MADIUN, beritablitar.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya melaksanakan ram check inspeksi keselamatan sekaligus pemantauan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jelang masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026 ‑ 2027).
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menyampaikan bahwa tim DJKA turun langsung untuk memantau kesiapan seluruh lintas, stasiun, maupun rangkaian kereta api di wilayah kerja Daop 7 Madiun guna memastikan pelayanan tetap sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.
“Tim DJKA telah melakukan ramp check untuk memantau kesiapan KAI Daop 7 Madiun dalam menyambut masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru 2026‑2027). Tim juga memantau secara menyeluruh pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di wilayah KAI Daop 7 Madiun,” jelas Tohari.
Pemeriksaan meliputi sebelas stasiun, yakni Stasiun Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Ngunut, Papar, dan Tulungagung. Selain stasiun, tim juga memeriksa kereta‑kereta komersial jarak jauh berupa KA Singasari, KA Bangunkarta, KA Brantas, serta KA Dharmawangsa Ekspres.
Di lingkungan stasiun, tim memeriksa fasilitas keselamatan seperti APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, nomor darurat, perlengkapan P3K, kursi roda, tandu, penerangan, pos kesehatan, CCTV, kesiagaan petugas keamanan, loket tiket, ruang tunggu, ruang boarding, toilet, musala, denah stasiun, jadwal kereta api, peta jaringan KA, ketersediaan tempat duduk, dan informasi keberangkatan kereta.
Sementara pemeriksaan di atas rangkaian kereta api mencakup fasilitas keselamatan‑keamanan (APAR, rem darurat, jalur evakuasi, alat pemecah kaca, CCTV, petugas keamanan, nomor telepon kondektur), perlengkapan P3K, penerangan, petugas pendukung, informasi tempat duduk, peta perjalanan, kebersihan toilet, AC, serta fasilitas penumpang disabilitas.
Tohari mengungkapkan, secara keseluruhan hasil pemeriksaan tim DJKA telah memenuhi syarat sesuai PM 48 Tahun 2015. Kondisi tersebut menjadi motivasi bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan di seluruh lini.
“Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim DJKA secara umum telah memenuhi syarat sesuai dengan PM 48 Tahun 2015. Hal ini menjadi motivasi bagi KAI Daop 7 Madiun untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja di seluruh aspek pelayanan,” ujar Tohari.
Melalui inspeksi ini, KAI Daop 7 Madiun berharap seluruh fasilitas keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan informasi pelayanan di stasiun maupun di atas kereta api berada dalam kondisi prima guna menjamin kelancaran arus penumpang Nataru 2026‑2027.
“Dengan demikian, masyarakat pengguna jasa kereta api akan merasa semakin aman dan nyaman selama perjalanan. KAI senantiasa berkomitmen menyediakan moda transportasi publik yang mengutamakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu,” pungkas Tohari. (jr)
