BLITAR, beritablitar.com - Kantor Imigrasi Kelas II Non‑TPI Blitar melakukan penindakan keimigrasian terhadap dua warga negara Malaysia berinisial NA dan RAZ yang terbukti overstay atau melebihi batas izin tinggal selama 54 hari. Keduanya dijatuhi sanksi administratif berupa deportasi sekaligus penangkalan pada Jumat (13/11/2026).
Kedua WNA tersebut tinggal di wilayah Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, untuk keperluan kunjungan keluarga. Mereka masuk menggunakan visa kunjungan wisata dan sudah melaporkan keberadaannya kepada Imigrasi, namun masa berlaku izin tinggalnya telah terlampaui selama 54 hari. Penindakan ini merujuk pada Pasal 78 Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Blitar, Aditya Nursanto menegaskan, deportasi bukan sekadar pemulangan warga asing, melainkan bentuk penegakan hukum sekaligus penegasan kedaulatan negara.
“Deportasi bukan sekadar tindakan memulangkan orang asing dari suatu negara. Deportasi adalah pernyataan tegas bahwa kedaulatan negara tidak dapat ditawar, hukum tidak boleh diabaikan, dan setiap orang yang berada di wilayah suatu negara wajib tunduk pada aturan yang berlaku,” tegas Aditya.
Aditya menjelaskan, sesuai Pasal 1 angka 36 Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Setiap warga asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk memperhatikan masa berlaku izin tinggal, sebab pelanggaran batas waktu izin tinggal dapat berujung pada tindakan hukum sesuai perundang‑undangan.
Kantor Imigrasi Blitar terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerjanya. Langkah ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi keimigrasian, baik dalam memberikan pelayanan maupun melakukan penegakan hukum secara profesional, tegas, dan berintegritas.
Melalui penindakan terhadap dua warga Malaysia tersebut, Imigrasi Blitar kembali menegaskan bahwa seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia wajib menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Pengawasan keimigrasian akan tetap dijalankan guna menjaga ketertiban masyarakat sekaligus kedaulatan negara. (jr)
