BLITAR, beritablitar.com - Pencoretan alokasi dana hibah sebesar Rp2,3 miliar untuk Pondok Pesantren Mambaul Hikam atau Majelis Ta'lim Sabilu Taubah dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2027 memicu perdebatan publik.
Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, mempertanyakan alasan serta dasar hukum penghapusan anggaran yang sebelumnya telah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.
Jaka menegaskan, setiap perubahan terhadap anggaran yang telah disepakati harus memiliki landasan administrasi dan hukum yang jelas.
"Pembatalan dana hibah harus ada dasar hukumnya. Misalnya, setelah diverifikasi calon penerima ternyata tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau dibatalkan hanya karena penilaian subjektif atau pro dan kontra di masyarakat, jelas kami protes," tegas Jaka Prasetyo, Kamis (12/11/2026).
Jaka juga mempertanyakan apakah pencoretan tersebut benar-benar atas permintaan tertulis dari pihak pengusul hibah.
"GPI telah berupaya meminta audiensi dengan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun belum terlaksana karena kedua pihak sedang menjalankan tugas dinas luar daerah," ujarnya.
Jaka menolak alasan pengalihan anggaran ke pembangunan infrastruktur sebagai pembenar, karena menurutnya kebutuhan pembangunan fisik dan dukungan lembaga keagamaan adalah dua hal yang berbeda dan sama penting.
"Kalau memang dibatalkan tanpa dasar hukum yang jelas, sebaiknya hibah untuk seluruh pondok atau tempat ibadah di Kabupaten Blitar dihapus semua agar adil. Pemerintah harus berpegang pada aturan, bukan sekadar tekanan di media sosial," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, memberikan penjelasan berbeda. Ia membantah pencoretan tersebut merupakan keputusan sepihak pemerintah daerah.
"Tidak benar bila TAPD yang membatalkan hibah. Yang benar atas permintaan pengusul hibah untuk dipending," jelas Khusna melalui pesan WhatsApp.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa'i, membenarkan anggaran tersebut tidak lagi dimasukkan dalam rancangan APBD 2027 yang dijadwalkan disahkan sebelum 30 November 2026.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Aryo Nugroho, menyebut anggaran Rp2,3 miliar tersebut berpeluang dialihkan untuk program lain yang dinilai lebih berdampak langsung kepada masyarakat.
Perbedaan penjelasan dari pihak-pihak terkait menegaskan bahwa kejelasan proses pengusulan hingga pembatalan hibah ini masih menjadi hal yang perlu dipertegas secara terbuka dan transparan. (jr)
