BERITABLITAR.COM – Peringatan Haul Bung Karno yang ke-49 diawali dengan ritual keagamaan di halaman makam Bung Karno, Kamis (20/6/2019) pagi. Ritual keagamaan ini dimulai dengan semaan Al Quran, dilanjutkan dengan doa lintas agama.
Puluhan umat lintas agama secara bergantian berdoa tepat di halaman depan pusara Bung Karno. Doa bersama dimulai umat Islam, dilanjutkan oleh umat Khatolik, Kristen, Hindu, dan Budha.
Ketua Panitia Pelaksana Haul Bung Karno ke 59, Heru Santoso mengatakan, panitia penyelenggara melibatkan umat lintas agama untuk mendoakan Bung Karno dengan cara agama dan kepercayaannya masing-masing.
“Kami melibatkan umat lintas agama. Mereka berdoa secara bergantian di pelataran makam Bung Karno,” kata Heru Santoso, Kamis (20/6/2019).
Pantauan di lokasi, usai doa bersama, umat lintas agama ini kemudian menaburkan bungan di pusara Bung Karno. Suasana nampak sejuk dan damai ketika para umat berbeda keyakinan ini bersama-sama melakukan tabur bunga. (Fajar AT)
BERITABLITAR.COM – Tim Penilai Lomba Kawasan Tertib Lalu-lintas (KTL) Dit Lantas Polda Jatim mendatangi kawasan di wilayah hukum Polres Blitar, Kamis (14/11/2019) pagi. Mereka mendatangi kawasan jalan Urip Sumoharjo, Beru, Wlingi, Kabupaten Blitar. Tim Penilai Lomba KTL Dit Lantas Polda Jatim ini mengecek sejumlah item yang akan dinilai pada lomba KTL. Di antaranya kesiapan personel di pos, rambu-rambu, hingga kondisi lalu-lintas di Jalan Urip Sumoharjo, mulai Pos Beru Wlingi hingga SMPN 2 Wlingi.
Tim penilai loma KTL ini di pimpin langsung Dit Lantas Polda Jatim, AKBP M. Budi Hendrawan. Dimana tim ini beranggotakan Kompol Kasiani, AKP Tri Puji Hastuti, Ir. A Widjaksono dari bidang akademisi, Kardono Setyorakhmadi dari media, Ferdy Sukananda dari Dishub Propinsi, dan Iwan Siswanto dari Dinas PU Propinsi Jatim.
Sebelum melakukan penilaian rombongan tim KTL Dit Lantas Polda Jatim disambut Kasatantas Polres Blitar, AKP Amirul Hakim beserta Dinas Perhubungan dan Dinas PU Kabupaten Blitar.
Diakhir penilaian ketua tim AKBP M. Budi Hendrawan mengucapkan terima kasih atas kesiapan Satlantas Polres Blitar yang juga menghadirkan instansi terkait serta menyajikan data yang selanjutnya bisa dicek ke lokasi.
“Semoga hasil penilaian ini nanti akan menjadi pemicu semangat untuk lebih baik lagi melayani masyarakat dalam bidang lalu-lintas demi kenyamanan bersama,” kata AKBP Budi Hendrawan.
Sementara Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Amirul Hakim menyampaikan, penilaian KTL ini tentunya juga terkait dengan pelayanan pemerintah dalam bidang lalu-lintas.
“Dimana pada lokasi KTL tersebut memang harus ada sarana dan prasarana baik rambu maupun sarana lain terkait dengan kenyamanan bagi pengguna jalan,” tandas Amirul Hakim. (fjr)
BERITABLITAR.COM – Satgas Anti Judi Pilkades gamankan dua terduga pelaku perjudian Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Kedua terduga pelaku itu diantaranya, SG (71) warga Rejotangan Tulungagung dan AKH (42), warga Sumberejo, Sanankulon, Kabupaten Blitar.
Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar mengatakan, kedua terduga diamankan Satreskrim Polres Blitar Kota di Barat TPS Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Selasa (15/10/2019) sekitar pukul 15.30 WIB.
“Kita berhasil menangkap pelaku judi Pilkades, TKP nya di TPS Sumberingin. Pelaku yang kami amankan ada dua orang,” kata Kapolres Blitar AKBP Adewira Negara Siregar dihadapan wartawan.
Lebih lanjut Adiwira Menyampaikan, kronologis penangkapan kedua pelaku berawal saat petugas Polres Blitar Kota yang sedang berpatroli melihat kedua pelaku sedang berada di sebuah warung Utara TPS Desa Sumberingin. Keduanya sedang melakukan perbincangan dengan warga terkait perjudian Pilkades.
“Karena merasa curiga dengan gerak gerik pelaku pelapor akhirnya melaporkan hal ini ke petugas,” tandasnya.
Kapolres Blitar Kota menambahkan, petugas kemudian mendatangi terlapor dan dilakukan penggeledahan. Saat digeledah petugas menemukan barang bukti berupa lembaran kertas bukti kertas perjanjian perjudian dan sejumlah uang. Kemudian petugas membawa terlapor ke kantor Polres Blitar Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Barang bukti yang kita sita uang tunai sebesar Rp 27.750.000 dan kertas perjanjian perjudian. Modusnya pelaku memasang tahuran untuk empat pasang calon kades di desa setempat,” imbuhnya.
Akibat perbuatannya kedua pelaku yang diamankan harus menjalani proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat pasal 303 KUHP tentang Perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (Fajar AT)
BERITABLITAR.COM – Untuk mengantisipasi praktik perjudian pada pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten, Selasa (15/10/2019), Polres Blitar menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) anti judi Pilkades. Tim ini nantinya akan melakukan penyelidikan dan pengawasan di semua titik yang dianggap rawan judi Pilkades.
Kasat Reskrim Polres Blitar, AKP Sodik Efendi mengatakan, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Satgas ini adalah melakukan antisipasi warga dari luar daerah yang datang ke Blitar menjelang dan hari pelaksanaan Pilkades serentak. Seperti di perbatasan Malang, Tulungagung, dan Kediri. Karena biasanya pelaku judi atau botoh berasal dari luar daerah. Kendati demikian, pihaknya tidak merinci secara detail desa mana saja yang rawan praktik perjudian.
“Untuk mengantisipasi terjadinya praktik perjudian, sesuai instruksi Kapolres, kami membentuk Satgas. Satgas ini bertugas mobile ke desa-desa untuk memantau dan mencegah adanya praktik perjudian. Serta melakukan penyelidikan jika ada indikasi praktik perjudian,” kata Sodik Efendi, Senin (14/10/2019).
Lebih lanjut Sodik menyampaikan, selain dibentuknya tim satgas Pikades, pihaknya berharap masyarakat pro-aktif terlibat dalam pencegahan. Sodik juga meminta masyarakat segera melaporkan jika ada yang dicurigai sebagai botoh atau penjudi di ajang Pilkades.
“Kami harapkan masyarakat bisa bekerjasama, dan segera melaporkan jika melihat orang luar masuk ke Blitar. Hal ini untuk memudahkan petugas dalam penyelidikan,” pungkas Kasat Reskrim Polres Blitar. (Fajar AT)
BERITABLITAR.COM – Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu desa penerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari data yang dihimpun Desa Maron tahun 2018 menerima DD sebesar Rp. 762.573.000, dan ADD sebesar Rp. 554.685.000.
Pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar ke setiap deaa di seluruh Indonesia tersebut, bertujuan untuk pembangunan dan membangkitkan perekonomian masyarakat desa.
Diharapkan, DD dan ADD yang dikelola oleh desa dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya dibarengi kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, serta pelaporan dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas setiap tahunnya
Namun pelaksanaan di lapangan, dana sangat besar tersebut diduga tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa Maron yang harusnya bisa dikelola dengan maksimal. Seperti terlihat pembangunan infrastruktur, pasar desa, irigasi, jembatan, jalan beton yang dikerjakan dengan asal-asalan.
Salah satu anggota BPD Desa Maron, Aris mengatakan, dalam pembangunan pasar senilai Rp. 311 juta terdapat sisa anggaran (silpa) senilai Rp. 64 juta. Dana Silpa tersebut digunakan untuk pembangunan paving dan pagar keliling tanpa melalui rapat dengan BPD.
“Jadi BPD tidak mengetahui tentang pembangunan paving dan pagar keliling tersebut,” kata Aris.
Lebih lanjut Aris menyampaikan, karena pembangunan paving dan pagar keliling tersebut tidak terdapat dalam Musrenbang. Sehingga kental sekali pengalihan anggaran pembangunan yang tanpa melalui musyawarah desa ini diduga ada penyelewengan atau markup.
“Padahal menurut mekanisme perencanaan DD dan ADD di dalam Petujuk Teknis Pengelolaan DD dan ADD menyebutkan, DD dan ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam forum Musrenbangdes,” paparnya.
Aris menambahkan, bahwa beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), dimana saluran irigasi desa yang seharusnya sedalam 80 centimeter tetapi hanya sedalam 30 centimeter. Bahkan banyak ditemukan keretakan pada dinding Talut Penahan Tanah (TPT), padahal pembangunannya di tahun anggaran 2019 ini.
Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Mujianto menanggapi hal tersebut menyampaikan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dan segera membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini.
“Permasalahan ini akan kami tindak lanjuti dan kami segera bentuk tim untuk menangani kasus ini,” tandas Mujianto.
Sementara itu Kepala Desa Maron belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan penyelewengan penggunaan DD dan ADD tersebut. (Fajar AT/Kempes)
BERITABLITAR.COM – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengunjungi pabrik gula Rejoso Manis Indo (RMI) di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Rabu (9/10/2019). Ini merupakan kunjungan pertama Mentan ke pabrik gula yang baru beroperasi tersebut.
Selama kunjungannya di RMI, Andi Amran Sulaiman didampingi Bupati Blitar, Rijanto, Kapolres Blitar, AKBP Budi Hermanto dan Direktur Utama PT RMI Blitar Syukur Iwantoro.
Mentan Andi Amran Sulaiman ditengah-tengah kunjungannya mengatakan, selama 5 tahun ini, 10 pabrik gula baru telah tercapai dibangun. Salah satunya di Blitar yang saat ini sudah giling.
“Targetnya produksi tambahan bisa mencapai 1 juta ton per tahun. Kita sekarang produksi
2,5 juta ton. Sementara kekuranganya 300 sampai 500 ribu ton. Kalau semua optimal Insyaallah sebentar lagi kita swasembada white sugar,” kata Andi Amran Sulaiman.
Lebih lanjut Amran menyampaikan, meski begitu ada sejumlah kendala yang harus dihadapi. Salah satunya
kondisi lahan kering yang tidak bisa ditanami tebu. Untuk itu kini Kementan tengah mengupayakan teknologi Ring Irrigation System bisa diterapkan petani. Sistem ini memungkinkan air masuk lewat bawah langsung ke akar. Sehingga lahan kering bukan lagi hambatan bagi petani tebu.
“Kita ada teknologi Ring Irrigation System jadi airnya masuk lewat bawah langsung ke akar. Teknologinya sudah ada tinggal kita terapkan. Kendala banyak tapi kita harus optimis”, tandasnya.
Mentan juga berpesan pada Pemkab Blitar untuk melindungi investor. Karena investor yang masuk pasti akan menggerakan perekonomian. Menurut Amran, pabrik gula itu padat karya, sehingga membutuhkan tenaga cukup banyak.
“Yang terpenting kami pesan pada pak bupati lindungi investor. Untuk apa, karena ini akan membuka lapangan kerja masyarakat sekitar. Pabrik gula itu padat karya mulai dari kebun tebu hingga masuk pabrik. Bahkan selain yang di dalam, ekonomi masyarakat sekitar juga bergerak. Dulu tidak ada warung sekarang banyak,” papar Mentan.
Sementara itu Bupati Blitar, Rijanto mengatakan, bahwa keberadaan pabrik gula RMI diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Blitar, utamanya Blitar selatan.
“Jika selama ini tebu Blitar dikirim keluar seperti ke Malang, Kediri dan Tulungagung. Tentunya akan bergeser ke PT RMI dan ini pasti akan menjadi salah satu penggerak perekonomian Blitar selatan,” kata Rijanto.
Untuk diketahui, pabrik gula PT Rejoso Manis Indo (RMI) mulai buka giling pada 22 Agustus 2019. Dengan mengolah tebu rata-rata di pekan pertama mencapai 4.000 TCD (Tones of Cane per Day/ ton tebu per hari). Angka ini masih akan terus naik hingga 10.000-20.000 TCD. Sementara potensi lahan tebu di Kabupaten Blitar lebih dari 39 ribu hektare, namun ditanami baru sekitar 40 persen. (Fajar AT)
Plt Wali Kota Blitar, Santoso menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020
BERITABLITAR.COM
– Pemerintah
Kota (Pemkot) Blitar bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Kota Blitar melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kota Blitar,
Selasa (01/10/2019). Usai
penandatanganan NPHD, Plt Wali Kota Blitar, Santoso resmi menyerahkan dana menjelang Pilkada 2020 mendatang. Dana tersebut diserahkan kepada
dua lembaga yakni KPUD dan Bawaslu Kota Blitar.
Penandatanganan NPHD yang dilakukan di Sasana Praja kantor Wali Kota Blitar ini, disaksikan sejumlah pejabat. Selain Ketua KPUD
dan Bawaslu Kota Blitar, juga disaksikan Keua DPRD Kota Blitar, Kapolres
Blitar Kota, serta Dandim 0808 Blitar.
Plt
Walikota Blitar, Santoso usai melakukan penandatanganan mengatakan, secara
keseluruhan anggaran yang dihibahkan kepada KPU dan Bawaslu mencapai Rp 21,6
miliar. Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp 16 miliar, dan Bawaslu Rp 5,6 miliar.
Total hibah itu sudah melalui verifikasi oleh Tim Anggaran. Sementara untuk
persiapan tahun ini dianggarkan sebesar Rp 3 miliar. Dengan rincian untuk KPUD sebesar
Rp 2 miliar dan Bawaslu Rp 1 miliar.
“Setelah
diverifikasi, totalnya ada Rp 21,6 miliar. Anggaran ini diluar pengamanan, baik
untuk Polres, Kodim, maupun lain-lain,” kata Santoso.
Santoso
berharap, dengan ditandatanganinya NPHD ini , kegiatan berupa tahapan Pilkada
2020 bisa berjalan lancar, mulai tahap persiapan, pelaksanaan, hingga
pelaksanaan evaluasi Pilkada 2020. Menurutnya, semua anggaran yang
digelontorkan sudah ada pos atau penggunaannya.
“Semuanya
sudah ada pos-posnya, dan sudah diverifikasi oleh petugas anggarab bersama KPU
dan Bawaslu. Ini nanti akan dicairkan melalui APBD 2019 dan 2020,”
ujarnya.
Santoso
menambahkan, anggaran yang dihibahkan membengkak dari usulan sebelumnya sekitar
Rp 18 miliar menjadi Rp 21,6 miliar. Karena peragaan alat yang dipakai harus
baru dan tidak bisa menggunakan bahan yang lama.
“Yang
penting anggaran yang sudah digelontorkan bisa digunakan secara efektif dan
efisien. Sehingga saat pelaksanaan semuanya sudah teranggarkan,” imbuhnya.
Sementara
itu, Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam mengakui ada pembengkaan anggaran.
Karena usulan sebelumnya sekitar Rp 13 miliar. Hal itu disebabkan adanya usulan
dari KPU RI untuk kenaikan honorarium badan ad hoc. Setelah dihitung penambahan
mencapai Rp 3 miliar.
“Pesan
dari Plt Walikota Blitar juga menjadi atensi kita untuk melakukan efisiensi dan
efektifitas anggaran,” ujar Choirul Umam.
Sedangkan
Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko mengatakan, setelah
dirasionalisasi, hibah yang diterimanya justru turun. Dari sekitar Rp 6 miliar
menjadi Rp 5,6 miliar.
“Tahap awal kita akan segera melakukan
perekrutan Panwascam. Targetnya November ini, sehingga Januari 2020 sudah bisa
bekerja,” jelas Bambang Arintoko.
Untuk
diketahui penyaluran anggaran hibah dilakukan melalui tiga tahapan,
yaitu tahap pertama sebesar 40 persen,
tahap kedua 50 persen dan terakhir tahap ketiga 10 persen. Sementara pengembalian sisa dana hibah
disetor tiga bulan setelah pengesahan pengangkatan calon terpilih dan
dikembalikan ke kas pemberi hibah.
Sementara
tahapan pelaksanaan Pilwali dimuali
tahun 2019 dan 2020. Yaitu
mulai penandatanganan NPHD, sosialisasi, bimtek, pembentukan
panitia atau badan adhoc hingga proses penghitungan suara dan penetapan calon
terpilih. Tahapan pemungutan suara direncanakan pada 23 September 2020 menatang.
Selain itu, pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk
pengamanan pelaksanaan pemilihan wali kota dalam bentuk dana hibah atau program
serta kegiatan pada SKPD bersangkutan. Pengembangan kehidupan demokrasi di
daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Terakhir penertiban alat peraga kampanye psangan calon yang direkomendasikan
oleh Bawaslu. (Fajar AT/hms.adv)
Sosialisasi peningkatan kapasitas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentang konsolidasi pengadaan serta keterbukaan informasi publik
BERITABLITAR.COM – Pemerintah Kota
(Pemkot) Blitar melalui Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan menggelar
sosialisasi peningkatan kapasitas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA), tentang konsolidasi pengadaan serta keterbukaan informasi publik, Senin
(30/09). Kegiatan yang dilakukan di salah satu gedung hotel di Kota Blitar itu
dibuka langsung oleh Plt Walikota Blitar.
Peserta
sosialisasi merupakan pengguna anggaran dilingkup Pemkot Blitar. Sementara
narasumber berasal dari Direktorat Advokasi dan Pelayanan Sanggah Wilayah II
LKPP, yaitu Prasetyo Nugroho, Ak serta Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos.
Dalam
sambutannya, Plt Walikota Blitar, Santoso mengatakan, pengadaan barang dan jasa
pemerintah merupakan salah satu faktot yang sangat penting dan dibutuhkan dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurutnya, kesuksesan
pembangunan dupengaruhi oleh efisiensi dam efektifitas pelaksanaan pengadaan
barang jasa dimaaing-masing OPD.
“Kedepan
tantangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah tidak hanya dari sisi
kelembagaan, melainkan juga perlu adanya centre of exellent, yaitu unit kerja
pengadaan barang jasa pemerintah (UKPBJ) sebagai pusat layanan unggulan,” kata
Santoso.
Selain
itu, lanjut Santoso, juga ada tantangan sumber daya manusia dimana harus ada
pejabat fungsional pengelola pengadaan atau pejabat fungsional yang akan
menangani pengadaan barang jasa, baik secara kelompok kerja pemilihan dan
pejabat pengadaan pada 2020.
Menurut
Santoso, pengadaan barang dan jasa juga terdapat kendala. Bahkan ada resiko
yang apabila dipetakan terdapat empat kuadran, mulai dari resiko rendah dan
bernilai kecil sampai resiko besar bernilai tinggi.
“Pengalaman
kita selama ini, tidak jarang dalam prakteknya para pengelola pengadaan
terjebal untuk membuat banyak pengadaan. Padahal semakin banyak paket yang
dibuat, maka resiko yang dihadapu juga semakin bertambah,” tandasnya.
Santoso
menuturkan, salah satu strategi dan modernisasi pengadaan barang dan jasa
berupa konsolidasi. Perpres nomor 16 tahun 2018 telah mengamanatkan untuk
dilakukan konsolidasi pengadaan dalam rangka mendorong pada pemenuhan nilai
manfaat yang sebesar-besarnya.
Santoso
menambahkan, sementara itu, terkait dengan keterbukaan infomasi publik, kedepan
perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Sehingga dimungkinkan
adanya permohonan permintaan data, informasi dalam pengadaan barang jasa oleh
LSM dan masyarakat. Untuk itu dalam memberikan informasi juga harus sesuai
dengan regulasi yang ada.
“Keterbukaan
informasi publik dan pengawasan masyarakat memang bisa mendorong agar lebih
waspada, tanggap, cermat, serta strategis,” terangnya.
Mantan
Sekda Kota Blitar ini juga mengajak agar tidak berfikir, bahwa pengadaan barang
jasa itu sulit dan repot, namun harus berfikir kalau semuanya untuk kebutuhan
Pemkot Blitar.
“Saya
menghimbau, dengan ketatnya pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah
khususnya dalam hal pengadaan barang jasa tidak mematikan kretifitas,” ujarnya.
Ditemui
usai acara, Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kota Blitar, Toto
Robandiyo mengatakan, peserta dalam kegiatan ini merupakan pengguna anggaran,
mulai dari Kepala OPD maupun Kepala UPTD termasuk Camat dan Lurah. Materi yang
disampaikan adalah konsolidasi pengadaan barang jasa.
“Konsolidasi
pengadaan merupakan gabungan dari beberapa paket menjasi satu baik
diperencanaan maupun saat pemilihan penyedia” tutur Toto Robandiyo. (Fajar AT/hms/adv)
BERITABLITAR.COM – Dalam rangka memperingati hari Rabies Dunia, Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan kebiri kucing jantan lokal, Senin (30/9/2019). Puluhan kucing jantan lokal ini, dikebiri langsung oleh petugas Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan populasi kucing lokal di Kota Blitar.
Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dewi Masitoh mengatakan, tercatat ada sebanyak 1.000 lebih populasi kucing lokal di Kota Blitar. Dan kebiri atau kastrasi ini bertujuan untuk mengendalikan populasi kucing di Kota Blitar yang saat ini jumlahnya cukup banyak itu.
“Jumlah itu sudah termasuk yang dipelihara maupun yang liar,” kata Dewi Masitoh.
Lebih lanjut Dewi Masitoh menyampailkan, usai melakukan kebiri ini, diharapkan populasi kucing di Kota Blitar terkendali. Sehingga bisa meminimalisir tingkat penularan rabies. Karena selain dari gigitan anjing, penularan rabies juga bisa melalui gigitan kucing.
“Kucing setelah dikebiri akan lebih sehat dan gemuk. Selain itu kucing juga akan lebih jinak,” tandasnya.
Sementara Nesillia, salah satu pemilik kucing yang dikebiri mengaku senang dengan adanya program kastrasi kucing gratis ini. Nesillia mengaku memiliki sebanyak sembilan ekor kucing. Baik kucing ras maupun kucing lokal.
“Kalau kastrasi sendiri biaya ya lumayan mahal sampai sekitar Rp 400.000. Kalau ikut program ini gratis,” ujar Nesillia. (Fajar AT)
BERITABLITAR.COM – Belasan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Blitar Raya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Blitar, Senin (30/9/2019). Massa yang yang tergabung dalam “Mahasiswa Blitar Bersatu” ini menyampaikan sejumlah tuntutan.
Tuntutan tersebut diantaranya :
Presiden Joko Widodo dituntut segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perppu) KPK dan batalkan capim KPK,
Batalkan dan cabut RKUHP,
Mendesak pemerintah segera mengesahkan UU PKS,
Menghentikan kekerasan terhadap aktivis,
Menolak Dwi Fungsi Aparatur Negara.
Koordinator Mahasiswa Blitar Bersatu, Fachrul Iga Taufik mengatakan, revisi UU KPK dibahas tanpa melakukan audiensi dan pelibatan dengan publik. Bahkan KPK sendiri tak dilibatkan dalam revisi UU KPK ini.
“Selain revisi UU KPK, DPR sembarangan dalam merevisi RKUHP. Hal ini jelas membuat kita bertanya-tanya, ada kepentingan busuk apa yang menyelubung di balik revisi kejar tayang ini. ,” kata Fachrul Iga Taufik, Senin (30/9/2019).
Kedatangan belasan Mahasiswa Blitar Bersatu ini ditemui beberapa anggota DPRD Kota Blitar. Bahkan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Yasin Hermanto, menanda tangani pakta integritas. Pakta integritas ini menyatakan, bahwa anggota dewan yang baru dilantik tidak akan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu akan komitmen mengawasi penggunaan anggaran Pemkot Blitar.
Pantauan di lapangan, kedatangan Mahasiswa Blitar bersatu ini, disambut lantunan Asmaul Husna yang dibawakan beberapa polwan dari Polresta Blitar Kota dengan mengenakan seragam dan hijab putih. Selain itu, aksi unjuk rasa ini mendapat pengamanan ketat dari Kepolisian Resort Blitar Kota. Bahkan jumlahnya lebih banyak dari massa aksi. (Fajar AT)
BERITABLITAR.COM – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi tabur bunga di depan gerbang Mapolres Blitar Kota, Senin (30/9/2019). Mereka melakukan aksi tabur bunga sebagai bentuk rasa duka atas meninggalnya Immawan Randy (21), mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari yang tewas dengan luka tembak di dada dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat.
Nampak aktivis PMII bersama Kapolres Blitar Kota melakukan tabur bunga dengan diiringi lagu gugur bunga. Bahkan sejumlah aktivis PMII nampak tak kuasa menahan air mata saat menaburkan bunga di atas foto almarhum Immawan Randy.
Ketua PC PMII Blitar, Ahmad Sugino mengatakan, selain melakukan aksi tabur bunga, mereka juga menyampaikan empat tuntutan kepada pihak kepolisian. Diantaranya untuk segera mengusut tuntas pelaku penembakan terhadap Immawan Randi, menginformasikan kepada publik secera terbuka proses penyelidikan kasus penembakan dan meminta kepolisian tidak tebang pilih menindak pelaku penembakan. PMII juga meminta Kapolres Blitar Kota untuk menandatangani nota kesepahaman terkait tiga poin tuntutan tersebut.
“Siapapun nanti yang terbukti terlibat baik itu pejabat, oknum aparat ataupun kaum intelektual harus ditindak tegas. Jadi jangan tebang pilih,” kata Ahmad Sugino disela – sela aksi.
Sementara Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar yang juga ikut tabur bunga menyampaikan, jika proses penyelidikan terhadap tewasnya Immawan Randy telah dilakukan oleh Mabes Polri.
“Kami dari Polres Blitar Kota juga ikut berduka atas meninggalnya Randi, semoga Almarhum Husnul Khatimah. Sedangkan kasus ini sudah ditindak lanjuti serius oleh pihak kepolisian. Mudah-mudahan hasil penyelidikan segera selesai,” tandas AKBP Adewira Negara Siregar usai tabur bunga.
Aksi tabur ini diakhiri dengan salat ghaib yang diikuti seluruh aktivis PMII dan Kapolres Blitar beserta jajaran di Masjid Al Aulia di dalam Mapolres Blitar Kota. (Fajar AT)
