Ringkasan Berita :
• Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) melantik enam pejabat JPT Pratama dan meminta mereka berani mengambil risiko dalam menjalankan tugas pemerintahan.
• Mas Ibin menegaskan bahwa pimpinan OPD harus berada di garis depan menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar bermain aman.
• Pejabat yang merasa tidak mampu menanggung beban tanggung jawab jabatan diberi pilihan terbuka untuk mengundurkan diri demi menjaga akuntabilitas birokrasi.
• Pengisian keenam posisi strategis tersebut dilakukan melalui mekanisme open bidding yang ketat, transparan, dan berbasis kompetensi.
BLITAR, beritablitar.com - Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin menyampaikan pesan tegas kepada jajaran pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Saat melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Selasa (18/8/2026), Mas Ibin meminta para birokrat untuk berani mengambil risiko dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jika merasa tidak mampu menanggung beban tanggung jawab tersebut, Mas Ibin mempersilakan pejabat itu untuk mengundurkan diri.
Pesan tersebut disampaikan di tengah tantangan tata kelola pemerintahan yang dinilai semakin kompleks.
Menurut Mas Ibin, birokrasi modern tidak lagi membutuhkan pemimpin yang hanya bermain aman dan menghindari keputusan berisiko. Sebaliknya, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berada di garis depan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
"Kerja-kerja pemerintah hari ini adalah kerja yang sangat berat. Tanggung jawab memikul jabatan itu sangat berat. Kita harus menjadi pemimpin yang harus mengambil risiko pertama kali di setiap OPD-nya," tegas Mas Ibin dalam sambutannya.
Mas Ibin menekankan, bahwa jabatan pemerintahan bukan sekadar posisi yang memberikan kewenangan, tetapi juga membawa tanggung jawab moral untuk mengambil keputusan, termasuk ketika keputusan tersebut memiliki dampak atau risiko tertentu. Pemimpin OPD diharapkan mampu menjadi pihak pertama yang mengambil risiko ketika organisasi menghadapi persoalan krusial.
Mas Ibin juga mengingatkan para pejabat agar tidak hanya mengejar posisi tanpa kesiapan mental menghadapi beban pekerjaan.
"Jika Anda dulu mendaftar, maka kalau dalam perjalanan merasa keberatan dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab, diperbolehkan untuk mengundurkan diri dari jabatan," ujarnya.
Keenam posisi strategis yang dilantik pada kesempatan tersebut meliputi Sekretaris DPRD Kota Blitar, Kepala BKPSDM Kota Blitar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Pengisian keenam posisi JPT Pratama ini dilakukan melalui mekanisme open bidding yang ketat dan transparan. Para peserta telah menjalani serangkaian tahapan seleksi berbasis kompetensi, mulai dari seleksi administrasi, penelusuran rekam jejak, uji kompetensi, penulisan makalah, hingga wawancara dengan panitia seleksi. Khusus untuk posisi Sekretaris Daerah, calon juga melalui konsultasi khusus dengan DPRD Kota Blitar.
Dengan proses seleksi yang tanpa unsur paksaan, Mas Ibin menilai pejabat yang telah terpilih harus memiliki komitmen penuh terhadap tugas yang diembannya. Pemerintah daerah menargetkan pejabat baru ini mampu mendorong kinerja perangkat daerah agar lebih adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadapi kebutuhan masyarakat.
"Pesan ini menempatkan keberanian mengambil risiko sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan birokrasi. Bagi Pemkot Blitar, jabatan strategis bukan hanya soal posisi, tetapi kesiapan untuk berada di depan ketika harus mengambil keputusan," pungkas Wali Kota Blitar.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Blitar untuk memperkuat struktur birokrasi yang profesional. Melalui standar kepemimpinan yang tinggi, pemerintah daerah berharap pelayanan publik dapat terus meningkat dan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi warga Kota Blitar. (jr)
