BLITAR, beritablitar.com - Komisi II DPRD Kota Blitar mempertanyakan langkah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar yang sudah mengajukan anggaran pembangunan fisik sirkuit balap Sentul sebesar Rp 10 miliar untuk tahun 2027, padahal dokumen dasar perencanaan proyek tersebut hingga kini belum tuntas.
Proyek baru berada pada tahap studi kelayakan, padahal kontrak penyusunannya sudah berakhir sejak 24 Oktober 2026. Hal ini menjadi sorotan utama dalam rapat dengar pendapat bersama Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur, Senin (9‑11‑2026) di Ruang Paripurna DPRD Kota Blitar.
Pada tahun 2026, DPRD telah menyetujui anggaran tahap awal sebesar Rp 1 miliar untuk menyelesaikan studi kelayakan (feasibility study), master plan, Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, dan persiapan teknis lain. Namun hingga pertengahan November 2026, dokumen‑dokumen lanjutan belum selesai diserahkan ke DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menilai ada ketidakseimbangan tahapan perencanaan dengan pengajuan dana pembangunan yang nilainya jauh lebih besar.
“Dari pemaparan hari ini, kami mengundang pihak IMI Provinsi Jatim untuk mendalami rencana pembangunan sirkuit di Sentul. Padahal pembangunan sirkuit di Sentul sudah dianggarkan dan disetujui DPRD tahun 2026, tetapi belum bisa dilaksanakan karena beberapa kendala,” kata Yohan Tri Waluyo.
Dalam paparan rapat, IMI Jawa Timur menegaskan pembangunan sirkuit balap resmi memiliki urutan tahapan yang tidak dapat dilompati yakni, studi kelayakan, penyusunan master plan, pembuatan DED, dokumen analisis dampak lingkungan, hingga proses lelang pembangunan fisik.
Selain itu, sirkuit yang ingin menggelar ajang balap resmi wajib mendapatkan rekomendasi dari IMI Jawa Timur selaku induk organisasi. Tanpa rekomendasi tersebut, sirkuit dinyatakan tidak memenuhi syarat atau ilegal untuk perlombaan skala resmi.
“Ternyata dinas terkait dan cabang IMI setempat belum melakukan koordinasi dengan IMI Jawa Timur. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami, karena pembangunan sirkuit memerlukan keahlian khusus dan dukungan organisasi induk,” jelas Yohan.
Sementara itu, Ketua Pengprov IMI Jawa Timur, Bambang Haribowo menilai konsep keseluruhan proyek masih “mentah”. Menurutnya, alokasi Rp 10 miliar yang diajukan Dispora Kota Blitar untuk tahun 2027 paling hanya cukup untuk pengerasan permukaan lintasan berupa aspal saja, belum mencakup fasilitas pendukung, pagar pengaman, ruang tim medis, maupun sistem keamanan standar nasional.
“Dalam hal pembangunannya ataupun mungkin visualisasi rencana, kalau menurut saya masih mentah ini mas. Belum ada apa‑apa, anggaran 10 miliar, tapi kan kalau untuk sirkuit saya kira memang sangat berat. Ya mungkin hanya bisa dibuat asfalnya dulu, oke gak apa‑apa,” ujar Bambang Haribowo.
Bambang juga mengungkapkan, bahwa pihak IMI Jawa Timur baru pertama kali menerima undangan terkait proyek ini dari DPRD, padahal koordinasi dengan induk organisasi seharusnya dimulai sejak tahap studi kelayakan.
Ia mengingatkan agar Pemerintah Kota Blitar tidak terburu‑buru mengajukan anggaran besar sebelum perencanaan matang, guna menghindari nasib sama dengan fasilitas olahraga sebelumnya yang terbengkalai dan menghabiskan dana daerah sia‑sia.
Dari perbandingan biaya pembangunan sirkuit di Jawa Timur, disampaikan bahwa sirkuit skala penuh memenuhi standar nasional memerlukan anggaran jauh lebih besar, sirkuit Surabaya sekitar Rp 180 miliar dan sirkuit Magetan sekitar Rp 25 miliar. Untuk sirkuit Sentul sendiri, perkiraan total kebutuhan dana agar memenuhi standar nasional mencapai sekitar Rp 18 miliar.
Komisi II DPRD Kota Blitar menyatakan akan memanggil kembali pihak Dispora Kota Blitar dan cabang IMI Kota Blitar untuk klarifikasi mendalam. Poin yang akan ditanyakan antara lain alasan pengajuan anggaran pembangunan sebelum dokumen perencanaan dasar selesai, jadwal penyelesaian master plan dan DED, serta upaya koordinasi dengan IMI Jawa Timur. Komisi II juga mengingatkan risiko pemborosan anggaran jika proyek dilanjutkan tanpa persiapan yang memadai.
“Kami khawatir anggaran yang sudah disiapkan tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal jika persiapan teknis dan koordinasi belum matang. Kami akan memanggil kembali pihak Dispora Kota Blitar dan cabang IMI Kota Blitar untuk klarifikasi lebih lanjut,” tegas Yohan Tri Waluyo.
DPRD Kota Blitar berharap pemerintah kota memprioritaskan penyelesaian dokumen perencanaan awal dan koordinasi dengan pihak‑pihak ahli terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pengajuan anggaran pembangunan yang bernilai besar. (jr)
