MADIUN, beritablitar.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun memberikan piagam penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Blitar atas pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan persewaan aset negara di emplasemen Stasiun Blitar.
Kegiatan penyerahan sekaligus sosialisasi kepatuhan hukum bagi para penyewa aset KAI dilaksanakan untuk meningkatkan tata kelola aset milik negara agar lebih akuntabel dan teratur.
Penyerahan piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, S.H., M.M., M.H., CPLA, Selasa (10/11/2026).
Ali Afandi mengatakan, sebagai Badan Usaha Milik Negara transportasi, PT KAI memiliki amanah besar menjaga dan mengoptimalkan aset negara. Ia menuturkan sinergi dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar menjadi kunci mengurai permasalahan hukum persewaan di kawasan stasiun tersebut.
“Sebagai BUMN di bidang jasa transportasi publik, PT KAI memiliki amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik serta menjaga dan mengoptimalkan aset negara," kata Ali Afandi.
Dalam perjalanannya, komersialisasi aset kerap berbenturan dengan dinamika hukum di lapangan, khususnya terkait administrasi dan kepatuhan persewaan.
"Sinergi bersama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Blitar menjadi kunci utama dalam mengurai kompleksitas permasalahan hukum persewaan di kawasan Stasiun Blitar,” imbuh Ali.
Ali menandaskan, pendampingan tersebut memberikan kepastian hukum yang penting bagi operasional perusahaan dan pengembangan kawasan stasiun.
“Keberhasilan pendampingan hukum dalam penyelesaian permasalahan persewaan aset di emplasemen Stasiun Blitar ini bukan sekadar pencapaian bagi PT KAI, melainkan langkah krusial yang memungkinkan kami untuk terus menata, mengoptimalkan pendapatan perusahaan, dan mengembangkan kawasan stasiun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kereta api. Kehadiran Jaksa Pengacara Negara benar‑benar memberikan perlindungan hukum, asistensi, serta kepastian bagi tegaknya hak‑hak keperdataan PT KAI,” ujarnya.
KAI Daop 7 Madiun berharap kerja sama strategis ini dapat terus diperkuat untuk menjaga tata kelola aset BUMN yang transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak positif bagi konektivitas serta perekonomian masyarakat sekitar. (jr)
