Blitar, beritablitar.com - Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu pusat penghasil telur ayam ras terbesar di Jawa Timur. Logikanya, melimpahnya pasokan di lokasi produksi seharusnya membuat harga jual menjadi yang paling rendah dan menjadi rujukan harga wajar bagi wilayah sekitar. Namun fakta di lapangan berbicara lain.
Data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur per Rabu (3/6/2026) menunjukkan harga telur di Blitar justru bertengger di angka Rp 26.000 per kilogram, sedikit di atas rata-rata provinsi sebesar Rp 25.851 per kilogram.
Angka ini memicu pertanyaan besar sekaligus kritik tajam dari pengamat ekonomi maupun masyarakat. Bagaimana mungkin daerah penghasil utama harga telurnya lebih mahal dibandingkan daerah tetangga seperti Tulungagung yang hanya Rp 25.250 per kilogram atau Trenggalek di angka Rp 25.000 per kilogram? Kondisi ini semakin ironis jika dibandingkan dengan Nganjuk dan Pasuruan yang mencatat harga terendah Rp 24.500 per kilogram, padahal volume produksi mereka jauh di bawah Blitar.
Banyak pihak menilai, ketimpangan ini bukan lagi soal mekanisme pasar, melainkan pola perilaku para peternak atau kelompoknya yang dinilai hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mempedulikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.
Padahal, secara hitungan ekonomi, biaya distribusi dan logistik di Blitar seharusnya jauh lebih rendah karena barang langsung ada di lokasi. Namun kenyataannya, harga di Blitar sama persis dengan daerah yang aksesnya sulit atau jauh dari pusat pasokan, seperti Sumenep, Bangkalan, atau Kota Batu.
Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengaturan harga yang seragam, di mana peternak sepakat menjaga angka jual tetap tinggi agar keuntungan tetap maksimal, meskipun pasokan melimpah ruah.
Alasan yang sering dilontarkan peternak soal kenaikan biaya produksi atau pakan, kini mulai dipertanyakan kebenarannya. Sebab, jika alasan itu benar adanya, seharusnya daerah-daerah lain yang bukan penghasil dan harus mengangkut dari jauh justru memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan Blitar. Kenyataan sebaliknya yang terjadi, menunjukkan bahwa peternak Blitar memiliki kendali besar atas harga, namun memilih tidak menurunkannya demi menjaga marjin keuntungan pribadi.
Posisi harga Rp 26.000 per kilogram yang kini berlaku di Blitar menempatkan daerah ini sejajar dengan kota-kota besar konsumen seperti Madiun atau Batu, dan hanya sedikit di bawah daerah seperti Mojokerto (Rp 26.957) atau Lamongan (Rp 26.750).
Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa peternak di Blitar belum mampu memikul tanggung jawab sosial sebagai penyedia pangan utama. Mereka dinilai baru pandai memproduksi dalam jumlah besar, namun gagal memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga daerahnya sendiri.
Masyarakat berharap, predikat sebagai sentra produksi tidak sekadar menjadi nama besar, tetapi dibarengi dengan tanggung jawab menjaga stabilitas harga. Selama ini, kelimpahan telur di Blitar seolah hanya menjadi berkah bagi kalangan peternak saja, sementara konsumen tetap harus merogoh kocek dalam-dalam sama seperti warga di daerah yang kekurangan pasokan. (*).
