Ringkasan Berita :
• Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala BGN menggantikan Nanik S. Deyang yang mundur karena sakit jantung.
• Ia bertekad benahi tata kelola agar transparan, akuntabel, dan terhindar dari kepentingan pribadi.
• Semua pembahasan program harus di ruang formal, dilarang di tempat tertutup atau pribadi.
• Tidak ada perlakuan khusus bagi kerabat, teman, atau siapa pun yang mengaku hubungannya dengannya.
• Masyarakat diminta berani melapor ke pihak berwajib jika ada yang memanfaatkan namanya demi keuntungan.
Jakarta, beritablitar.com - Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Ia mengisi jabatan yang ditinggalkan Nanik S. Deyang yang mundur untuk fokus menjalani pengobatan penyakit jantung ke luar negeri.
Segera setelah menjabat, mantan Wakil Menteri Pertanian ini menegaskan sikap tegas terkait tata kelola lembaga, khususnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia bertekad membenahi BGN dengan sistem yang akuntabel, di mana seluruh pembahasan program dilakukan di ruang terbuka dan resmi, bukan di tempat tersembunyi.
“Jadi kita bukan lagi mengandalkan kepercayaan semata pada orang, lalu berdiskusi di ruang remang atau kamar pribadi di restoran. Segala sesuatu harus dibahas di ruang yang terang dan transparan,” kata Sudaryono.
Langkah awal yang diprioritaskan adalah memastikan program ini bersih dari praktik penyalahgunaan pengaruh atau kepentingan pribadi. Meski memiliki jaringan luas dari keluarga, kolega hingga rekan, ia menjamin kedekatan tersebut tidak akan dijadikan jalan pintas untuk mendapatkan proyek.
Sidaryono menegaskan, tidak akan memberikan perlakuan istimewa bagi siapa pun yang mengaku memiliki hubungan dengannya di lingkungan BGN.
“Kalau nanti ada orang yang menawarkan jasa dengan imbalan, atau mengaku keluarga, sahabat, teman, atau rekan saya yang tidak benar, saya pastikan hal itu tidak sah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono meminta masyarakat tidak ragu melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan oknum yang mencatut namanya demi keuntungan sepihak.
“Saya minta hal tersebut segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Kita sangat serius menangani hal ini,” tambahnya.
Menurutnya, ketegasan ini diperlukan untuk menutup peluang calo anggaran dan mencegah penyimpangan, agar manfaat program benar-benar diterima oleh jutaan penerima manfaat. (jr)