JAKARTA, beritablitar.com - Presiden Prabowo Subianto, kembali menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang berfokus pada dua pilar utama yakni, percepatan hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan rationalisasi struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap tantangan global dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
Hal tersebut disampaikan saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di Hambalang, Kabupaten, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menekankan bahwa era ekspor bahan mentah harus segera diakhiri. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya dinikmati oleh pasar luar negeri, tetapi menjadi fondasi bagi industrialisasi dalam negeri.
"Hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan jika kita ingin memperkuat investasi, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata," kata Prabowo dalam keterangannya.
Akselerasi Hilirisasi: Dari Tambang ke Industri Manufaktur
Kebijakan hilirisasi yang digenjot pemerintah mencakup berbagai sektor komoditas strategis, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Tujuannya adalah menarik investasi langsung asing (FDI) untuk membangun smelter, pabrik pengolahan, dan industri turunan di dalam negeri.
Prabowo menilai, dengan menahan proses pengolahan di dalam negeri, Indonesia dapat menangkap rantai nilai global yang selama ini hilang. Hal ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi, mengurangi defisit neraca perdagangan, dan menyerap tenaga kerja lokal dengan keterampilan tinggi.
"Pemerintah memasang target besar dalam program hilirisasi ini. Kami ingin memastikan setiap aset negara dikelola dengan prinsip efisiensi dan efektivitas maksimal," tambahnya.
Operasi Pembersihan: 290 BUMN Rugi Ditutup
Sejalan dengan ambisi industrialisasi, pemerintah juga melakukan "operasi pembersihan" terhadap tubuh BUMN yang dinilai sakit kronis.
Prabowo mengungkapkan, bahwa proses penataan BUMN telah dilakukan secara terukur, transparan, dan menyeluruh tanpa intervensi politik yang merusak prinsip korporasi.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 290 BUMN yang mengalami kerugian berturut-turut dan tidak memiliki prospek pemulihan telah resmi ditutup atau dilikuidasi. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam mengenai viabilitas bisnis dan dampak sosialnya.
"Penutupan 290 BUMN yang rugi ini telah berhasil menghemat anggaran negara hingga mencapai Rp50 triliun. Dana yang sebelumnya terbuang untuk subsidi kerugian kini dapat dialihkan untuk pembangunan yang lebih produktif," jelas Prabowo.
Angka Rp50 triliun tersebut merupakan penghematan signifikan yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau modal penyertaan bagi BUMN yang sehat dan strategis.
Rasionalisasi dan Konsolidasi: Menciptakan Raksasa Baru
Selain likuidasi, penataan BUMN juga melibatkan proses konsolidasi atau merger antar-perusahaan sejenis. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan skala ekonomi (economies of scale) yang lebih besar, menghindari tumpang tindih usaha (overlap), dan meningkatkan daya saing di tingkat global.
Pemerintah berharap, dengan struktur yang lebih ramping dan fokus, BUMN dapat kembali berfungsi sebagai agen pembangunan (agent of development) yang sehat. BUMN diharapkan tidak lagi menjadi beban fiskal, melainkan menjadi mesin pertumbuhan yang mampu bersaing dengan korporasi multinasional.
"Penataan BUMN tidak berhenti pada likuidasi perusahaan rugi, tetapi juga mencakup konsolidasi antar-perusahaan sejenis untuk menciptakan efisiensi operasional yang lebih baik," tandas Prabowo.
Tantangan dan Harapan Ke Depan
Meski langkah-langkah ini dinilai positif dari sisi fiskal dan strategis, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Proses hilirisasi membutuhkan investasi teknologi yang mahal dan waktu yang tidak singkat.
Sementara itu, penutupan BUMN juga berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang perlu dimitigasi dengan program reskilling dan penyerapan tenaga kerja di sektor baru.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau dampak sosial dari restrukturisasi ini dan memastikan transisi yang adil bagi para pekerja. Selain itu, regulasi pendukung terus disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum bagi investor yang terlibat dalam proyek hilirisasi.
Langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi transformasi struktural ekonomi Indonesia. Dengan kombinasi antara hilirisasi SDA dan BUMN yang sehat, Indonesia menargetkan lompatan besar menuju status negara berpenghasilan tinggi (high-income country) dalam dekade mendatang.
"Kami ingin memastikan bahwa kedaulatan ekonomi bangsa benar-benar terjalin kuat, mandiri, dan berkelanjutan," pungkas Prabowo. (jr)
