Ringkasan Berita :
• Polemik mencuat: data desil dalam DTSEN sering tidak sesuai kondisi ekonomi riil warga; banyak berpenghasilan rendah justru masuk golongan 9–10.
• Pengamat publik Trubus Rahardiansah menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data sebagai akar masalah.
• Ketidakakuratan berpotensi merugikan masyarakat dalam akses subsidi BBM, penentuan UKT, dan program bantuan sosial.
JAKARTA, beritablitar.com - Polemik mengenai ketidaksesuaian pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) semakin berkembang di masyarakat.
Banyak warga mengeluhkan data tersebut tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya, sementara pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai persoalan utamanya terletak pada aspek transparansi.
Keluhan yang muncul meliputi kasus-kasus di mana warga yang bergaji pas-pasan atau setara UMR, belum memiliki rumah sendiri, bahkan tidak memiliki kendaraan layak justru tercatat dalam kelompok desil tertinggi, yaitu desil 9 maupun 10. Padahal secara definisi, desil 1 mewakili 10 persen penduduk paling rendah dan desil 10 mewakili 10 persen paling tinggi tingkat kesejahteraannya.
Kondisi ekonomi yang dinamis menjadi salah satu faktor penyebab kesenjangan tersebut. Seseorang bisa mengalami perubahan pendapatan atau aset, namun belum tentu tercatat dan diperbarui dalam sistem data.
"Iseng-iseng cek desil di dtsen-form.bps.go.id dan hasilnya? Masuk di desil 9. Ini kapan surveinya?? 7 tahun gue berumah tangga, gak pernah sekalipun disurvei BPS. Jadi dapet datanya dari mana ini?" tulis salah satu akun di media sosial.
Menanggapi keresahan yang meluas, Trubus Rahardiansah menyatakan bahwa kejanggalan ini wajar memicu kecurigaan publik.
"Desil tidak sesuai kondisi riil ekonomi warga, pengamat: persoalannya ada pada transparansi," ujarnya menegaskan fokus permasalahan.
Ia menambahkan bahwa ketidakakuratan data bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdampak nyata pada kebijakan turunan yang menyangkut kepentingan langsung warga. Mulai dari aturan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, penentuan besaran UKT mahasiswa, hingga penyaluran bantuan sosial semuanya berlandaskan klasifikasi ini.
Contoh kasus bermunculan dari berbagai daerah maupun unggahan warga di media sosial. Ada ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap yang tercatat di desil 10, serta warga di Karanganyar yang kaget saat mengecek datanya sendiri. Kesamaannya adalah ketidakpahaman mengenai asal usul data dan kapan terakhir diperbarui.
Pihak berwenang diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka proses, kriteria, serta pemutakhiran data agar kepercayaan kembali pulih dan kebijakan publik dapat berjalan adil tepat sasaran. (jr)
