Ringkasan Berita :
• Pemerintah temukan 1.074 BUMN beserta anak-cucu perusahaan, jauh melebihi perkiraan awal.
• Sudah tutup 290 BUMN, target sisa maksimal 300 BUMN akhir 2026; lebih dari 750 BUMN akan ditutup.
• Hanya BUMN produktif dan bernilai tambah yang dipertahankan.
• Perampingan telah hemat biaya pengelolaan sekitar Rp50 triliun.
JAKARTA, beritablitar.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menargetkan menutup lebih dari 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir tahun 2026. Hanya perusahaan yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menjelaskan, melalui penataan yang dilakukan Danantara, pemerintah menemukan sebanyak 1.074 BUMN beserta anak, cucu, bahkan cicit perusahaan. Jumlah tersebut jauh melebihi perkiraan awal yang hanya berkisar 300 hingga 400 BUMN.
"Ketika kita buka Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu ada 300–400, tapi ternyata 1.074," kata Prabowo.
Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menutup 290 BUMN. Target akhir tahun 2026, jumlah BUMN yang tersisa maksimal 300 perusahaan. Artinya, masih ada lebih dari 750 BUMN yang akan dirampingkan atau ditutup.
"Kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan," tegas Presiden.
Prabowo menambahkan, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik pengurus atau penguasa. Perampingan ini juga telah menghasilkan efisiensi biaya yang signifikan.
"Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini kita telah hemat biaya pengelolaan sekitar Rp50 triliun," tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran untuk menyederhanakan struktur pengelolaan perusahaan negara agar lebih efisien, sehat, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.
Sumber: Kompas.com
