MADIUN, beritablitar.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun melakukan penertiban aset tanah milik KAI di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026).
Tim gabungan berhasil menertibkan 11 bangunan semi‑permanen, melampaui target harian awal sebanyak 10 bangunan. Penertiban ini merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara KAI dan Pemerintah Kabupaten Madiun guna pengembangan kawasan Rest Area Pajaran.
Lokasi penertiban berada di lintas Surabaya‑Solo Km 132+700 sampai Km 134+000, seluas sekitar 13.067 m² dengan panjang jalur sekitar 1.300 meter.
Secara keseluruhan terdapat 89 bangunan semi‑permanen yang menjadi objek penertiban di atas lahan berstatus aset negara milik KAI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 1987 dan Nomor 10 Tahun 1987, dengan nilai aset tanah serta bangunan sebesar Rp836,288 miliar.
Kegiatan penertiban dipimpin Manager Pengamanan (PAM) Daop 7 Madiun, Kombes Pol Sigit Nurochmat Hidayat, didampingi jajaran manajemen KAI, Polres Saradan, Koramil, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, perangkat kecamatan serta desa Pajaran. Rangkaian kegiatan diawali apel kesiapan, safety briefing, dan doa bersama guna menjaga keselamatan kerja serta ketertiban di lapangan.
Manager Humas KAI Daop 7 Madiun, Tohari mengatakan, seluruh tahapan penertiban telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku serta mengedepankan pendekatan persuasif kepada warga.
“Penertiban terhadap total 89 bangunan semi‑permanen yang berstatus backlog persewaan dan pembayaran ini dilakukan secara bertahap dan telah melalui proses panjang. Untuk pelaksanaan hari ini (12‑11), dari target 10 bangunan, alhamdulillah tim di lapangan berhasil merealisasikan penertiban sebanyak 11 bangunan. Sebelumnya, kami bersama dinas terkait dari Pemkab Madiun juga telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga terdampak rencana Rest Area Pajaran, serta melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2 dan SP 3,” kata Tohari.
Tohari menambahkan, komunikasi intensif bersama masyarakat membuat proses pembongkaran berjalan kondusif.
“Kami mengapresiasi dukungan warga dan sinergi luar biasa dari seluruh unsur kewilayahan, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, hingga pemerintah kecamatan dan desa. Pada prinsipnya warga memahami dan mendukung penertiban aset ini. KAI senantiasa mengedepankan komunikasi yang baik dan pendekatan humanis dalam setiap upaya penjagaan aset perusahaan demi mendukung keselamatan perjalanan kereta api serta optimalisasi aset untuk kepentingan publik,” pungkas Tohari.
Manager Pengamanan PAM Daop 7 Madiun juga menegaskan pentingnya koordinasi antar‑instansi serta penerapan standar keselamatan kerja (K3) di lapangan guna meminimalkan gangguan keamanan selama pelaksanaan penertiban.
KAI berharap penertiban berjalan bertahap hingga selesai, sehingga rencana pengembangan Rest Area Pajaran dapat berjalan sesuai perencanaan demi kepentingan masyarakat luas. (jr)
