BLITAR, beritablitar.com - Polemik media‑sosial yang menyeret nama pendakwah Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam bergerak ke ranah hukum dan pengaduan ke pusat.

LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) bersama Ormas Bledug Kelud berencana melaporkan Suci Taiwan, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan, atas dugaan fitnah, ujaran kebencian, serta pencemaran nama baik lewat konten digital.

Kedua organisasi itu juga akan menyampaikan pengaduan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri saat bertolak ke Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pernyataan itu disampaikan Ketua GPI Jaka Prasetya dalam peringatan HUT ke‑22 Bledug Kelud di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Minggu (15/11/2026).

 “Bledug Kelud dan GPI memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan Gus Iqdam. Ikatan itu sudah terjalin sejak 2017 hingga sekarang. Karena itu, ketika beliau diperlakukan seperti ini, kami tidak bisa menerima,” tegas Jaka Prasetya.

Menurut Jaka, status Suci sebagai PMI di Taiwan tidak menghapus keterikatan hukum Indonesia selagi ia masih berstatus WNI. Ia menegaskan setiap dugaan tindak pidana di ruang digital harus diperiksa penegak hukum.

 “Jika memang terdapat dugaan tindak pidana, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Selama masih berstatus WNI, di mana pun berada, yang bersangkutan tetap memiliki keterikatan dengan hukum Indonesia,” ujar Jaka Prasetya.

GPI dan Bledug Kelud juga meminta klarifikasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait nama kepala negara yang ikut terseret dalam konten polemik.

 “Kami ingin mengklarifikasi langsung kepada Presiden, apakah benar beliau memberikan dukungan seperti yang seolah‑olah disebutkan dalam konten tersebut. Jika tidak, kami meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap pihak‑pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Polemik ini berawal dari perbincangan publik terkait rencana dana hibah Rp2,3 miliar untuk Pondok Pesantren Mambaul Hikam atau Majelis Ta’lim Sabilu Taubah pada RAPBD Kabupaten Blitar 2027, serta pengajuan hibah Rp25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Suci Taiwan kemudian mengunggah kritik lewat TikTok dan Facebook, yang dalam perkembangannya menyeret nama Gus Iqdam serta memunculkan istilah “Gus Ompreng”.

Perdebatan yang semula fokus pada anggaran publik pun melebar menjadi perselisihan digital. Meski demikian, GPI‑Bledug Kelud memisahkan kritik terhadap kebijakan anggaran sebagai ruang demokrasi, sedangkan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian harus dibuktikan lewat mekanisme hukum. (jr)