BLITAR, beritablitar.com - Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar diproyeksikan hanya mencapai Rp76 miliar hingga akhir tahun 2026, jauh di bawah target awal sebesar Rp105 miliar.
Selisih pendapatan yang terancam tidak tercapai mencapai sekitar Rp29 miliar atau baru 72 persen dari sasaran, sehingga mendorong Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar meminta pemeriksaan mendalam terhadap tata kelola rumah sakit yang menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah terbesar ini.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto menilai capaian proyeksi tersebut tidak dapat dianggap sekadar masalah rendahnya jumlah pasien atau penerimaan harian, melainkan perlu ditelusuri mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga pengelolaan keuangan operasional rumah sakit.
Totok mempertanyakan apakah kesenjangan ini disebabkan kesalahan perencanaan awal atau adanya salah urus dalam pengelolaan internal.
“Saya tidak tahu ini salah urus atau kesalahan pengelolaan manajemen. Indikatornya jelas di PAD. Proyeksi sampai akhir 2026 ini hanya Rp76 miliar dari target Rp105 miliar. Hal paling mendasar, kenapa target PAD tidak tercapai?” kata Totok Sugiarto, Rabu (11/11/2026).
Selain persoalan pengelolaan keuangan, DPRD juga menyoroti belum adanya direktur definitif di RSUD Mardi Waluyo, di mana jabatan tersebut masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Menurut Totok, ketidakpastian kepemimpinan ini menjadi salah satu hambatan dalam pembenahan sistem kerja rumah sakit. Pihak dewan sebelumnya telah meminta Pemerintah Kota Blitar menyiapkan anggaran untuk pembentukan panitia seleksi calon direktur rumah sakit tersebut.
“Kemarin kita minta dianggarkan pansel direktur rumah sakit. Ini perlu dipercepat supaya direktur rumah sakit bisa bekerja,” tegasnya.
Totok juga mengingatkan, bahwa besarnya alokasi dukungan anggaran pemerintah daerah untuk sektor kesehatan harus sebanding dengan kinerja pengelolaan rumah sakit.
Ia menegaskan, evaluasi yang diminta bukan sekadar pembenahan administratif, melainkan pemeriksaan menyeluruh terhadap keseimbangan biaya operasional, belanja, dan penerimaan guna mengidentifikasi akar permasalahan.
Perlu diperjelas bahwa angka Rp76 miliar tersebut masih berupa proyeksi perkiraan hingga Desember 2026 dan kemungkinan masih mengalami perubahan sebelum penutupan tahun anggaran.
Meski demikian, DPRD Kota Blitar menegaskan, kesenjangan target yang cukup besar saat ini sudah menjadi alasan yang cukup kuat untuk meminta pemkot membuka persoalan tata kelola RSUD Mardi Waluyo secara transparan, sehingga dugaan kelemahan pengelolaan dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti dengan perbaikan yang konkret. (jr)
