BLITAR, beritablitar.com - Keputusan gabungan empat organisasi perangkat desa Kabupaten Blitar untuk menunda rencana aksi penyampaian pendapat di muka umum terkait alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan publik.
PKDI, Forsekdesi, ABPEDNAS, dan PPDI yang sebelumnya telah mempersiapkan aksi besar untuk Rabu (21/10/2026), resmi menunda kegiatan tersebut tanpa menetapkan jadwal pengganti.
Keputusan ini tertuang dalam dua surat pemberitahuan bernomor P/014/DPOCB/X/2026 dan P/015/DPOCB/X/2026 tertanggal 20 Oktober 2026, masing‑masing ditujukan kepada Kapolres Blitar dan Kapolresta Blitar Kota.
Dalam surat itu, pihak organisasi menyebut penundaan diambil setelah mengadakan pertemuan dengan Bupati Blitar Rijanto dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar yang menghasilkan kesepakatan terkait tuntutan alokasi dana desa.
Hingga kini, rincian kesepakatan tersebut belum diungkapkan kepada masyarakat. Padahal, tuntutan utama keempat organisasi sudah jelas: mempertahankan alokasi ADD 2027 minimal sebesar Rp144 miliar, besaran tahun 2025 yang disebut sebagai “harga mati” atau batas minimum yang tidak dapat dikompromikan.
Aksi awalnya direncanakan diikuti lebih dari 5.000 perangkat desa dari 220 desa se‑Kabupaten Blitar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan pemangku kepentingan. Apakah penundaan ini menandakan tuntutan utama telah terpenuhi, atau hanya jeda sementara untuk menunggu kepastian pembahasan anggaran?
Sebagian pengamat daerah mempertanyakan keseriusan tekanan yang sebelumnya digembar‑gemborkan luas ke publik.
Perlu diingat bahwa persoalan alokasi dana desa bukan sekadar kepentingan para perangkat desa semata. Dana ADD menjadi tulang punggung pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Jika alokasi mengalami penurunan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh warga di seluruh desa di wilayah Kabupaten Blitar.
Sampai saat ini, baik pihak Pemerintah Kabupaten Blitar maupun perwakilan organisasi perangkat desa belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan poin‑poin kesepakatan hasil pertemuan tertutup tersebut.
Masyarakat berharap kejelasan terkait alokasi ADD 2027 segera disampaikan sebelum pembahasan rancangan anggaran daerah berlanjut. (jr)
