Blitar, beritablitar.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur VI, Endro Hermono, bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji di salah satu hotel di Kota Blitar, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat, pengelola, dan pemangku kepentingan terkait mekanisme pengelolaan dana haji yang transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umat.
Dalam kesempatan tersebut, Endro Hermono menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya penyempurnaan tata kelola keuangan haji. Menurutnya, dana haji adalah amanah besar dari masyarakat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, terhindar dari penyalahgunaan, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh umat.
“Pengelolaan keuangan haji harus terus ditingkatkan kualitasnya agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana ini adalah milik umat, sehingga setiap langkah pengelolaannya harus menjamin keamanan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” kata Endro Hermono.
Endro menjelaskan, kegiatan ini menjadi wadah menjawab berbagai pertanyaan yang muncul di era digitalisasi, termasuk dari kalangan milenial yang semakin kritis dan melek informasi terkait pengelolaan dana haji.
“Banyak pertanyaan dari generasi milenial tentang bagaimana pengelolaan haji berjalan. Alhamdulillah hari ini saya didampingi Mas Suryo, anggota komite yang juga milenial, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan tepat dan tuntas,” jelasnya.
Endro juga menandaskan komitmen Komisi VIII bersama BPKH untuk terus berupaya menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji agar lebih terjangkau bagi masyarakat.
Terkait aturan baru, ia menyatakan hal tersebut masih akan dibahas lebih lanjut, namun pelaksanaan haji tahun 2026 ini sudah berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kami dari Komisi VIII bersama BPKH terus berupaya menekan biaya haji agar bisa lebih murah lagi. Pelaksanaan haji tahun 2026 ini insya Allah berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Mengenai harapan penambahan kuota haji, Endro menjelaskan, bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, pihaknya telah mengajukan permohonan mengingat jemaah haji Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia.
“Kita sudah mengajukan permohonan penambahan kuota, namun keputusannya tetap berada di pihak Arab Saudi. Selama ini jemaah haji Indonesia memang yang terbanyak, sehingga kita berharap permohonan tersebut dapat dikabulkan,” tandasnya.
Endro berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat dapat terus terjalin dalam menjaga amanah bersama ini.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Dr. Abdul Hakam Shahuddin, S.Ag., M.H., serta Anggota Komite Manajemen Risiko dan Syariah BPKH, Suryo Tri Utomo.
Keduanya memaparkan berbagai aspek penting terkait prinsip syariah, tata kelola yang baik, serta langkah-langkah pengawasan agar pengelolaan keuangan haji berjalan transparan, amanah, dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh umat. (jr)
