BLITAR, beritablitar.com - Anggota Komisi VIII DPR RI. Ir. Endro Hermono. MBA menegaskan perlunya pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menghasilkan data ekonomi nasional yang akurat guna mendukung ketepatan sasaran program pemerintah. Sekaligus menilai pertemuan langsung dengan warga menjadi sarana penting untuk menemukan kekurangan pelaksanaan program di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara dialog bertajuk “Ngobrol Bareng Ir. Endro Hermono, MBA Anggota DPR RI Komisi VIII dan Elim Tyu Samba, Wakil Wali Kota Blitar” yang digelar PAC Partai Gerindra Sukorejo di lingkungan Klenteng, RW 2 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Rabu (21/10/2026).
Acara yang dipandu oleh Ketua PAC Sukorejo, Suhani ini diikuti sekitar 100 warga dari RW 02 Kelurahan Sukorejo. Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, serta Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Tan Ngi Hing.
Dalam kesempatan ini, Endro Hermono menyampaikan, tujuan utama kehadiran dirinya bersama Wakil Wali Kota Blitar adalah untuk mendengar secara langsung keluhan‑keluhan warga di lingkungan tersebut.
“Saya dengan Ibu Wakil Wali Kota untuk menyapa masyarakat yang ada di RW 02 Sukorejo untuk mengetahui tentang unek‑unek yang ada di warga RW 02 ini,” kata Endro Hermono.
Lebih lanjut Endro menjelaskan, dari pertemuan tersebut muncul sejumlah hal yang sebenarnya bukan persoalan serius, namun masih banyak informasi terkait kebijakan pemerintah yang perlu disampaikan dan dipahami masyarakat.
Endro Hermono mengakui bahwa meskipun kerangka kebijakan pemerintah telah disusun dengan baik, dalam tahap pelaksanaan di lapangan masih terdapat sejumlah kekurangan. Menurut dia, masukan dan partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan untuk melakukan perbaikan tersebut.
“Saya juga meyakini, bahwa banyak juga dalam pelaksanaan itu masih banyak yang kurang, sehingga bantuan masukan, dan juga keikut sertaan dari masyarakat RW 02 Sukorejo ini tetap harus kita tampung,” jelasnya.
Salah satu poin utama yang disampaikan anggota DPR RI itu adalah perlunya perbaikan data ekonomi nasional yang selama ini menjadi dasar penyusunan program kementerian dan lembaga. Ia berharap nantinya tersedia satu data sensus ekonomi nasional yang terpadu dan dapat dipercaya sebagai acuan seluruh pihak.
“Harapannya bahwa khususnya untuk desil, kalau ini selalu ada perbaikan‑perbaikan tentunya saya meyakini bahwa nantinya di Indonesia itu ada satu data sensus ekonomi nasional yang bisa untuk menjadi patokan kepada siapapun, kementerian apapun menggunakan itu,” tandasnya.
Ia menilai kegiatan dialog semacam ini merupakan langkah positif untuk menjembatani komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat di tingkat lingkungan.
"Tanpa mendengar langsung suara warga, legislatif sulit mengetahui hambatan‑hambatan yang ada di lapangan," imbuhnya.
Terkait arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Endro Hermono menegaskan, seluruh kebijakan yang dikeluarkan selalu berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.
“Terungkap bahwa banyak juga kebijakan‑kebijakan Pak Prabowo yang mendadak ini, sebetulnya apa yang diputuskan Pak Prabowo itu tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang‑Undang Dasar 1945. Beliau itu selalu berkoridor itu, beliau itu enggak macam‑macam, tetapi berpedoman pada Pancasila dan Undang‑Undang,” pungkasnya .
Sementara itu, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menyampaikan, bahwa pihak pemerintah kota senang dapat bertemu langsung dengan warga dalam suasana akrab seperti ini.
"Dialog semacam ini penting untuk mendengar persoalan ‑ persoalan baru yang muncul di lingkungan masyarakat," jelasnya.
Elim menambahkan, dari pertemuan tersebut pihaknya mendapatkan banyak masukan terkait hal‑hal yang masih kurang dipahami warga, misalnya terkait data sosial‑ekonomi dan program prioritas pemerintah pusat. Para kader politik dan pemerintah berkomitmen untuk terus menyosialisasikan program‑program Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat lingkungan terkecil.
“Ada beberapa hal yang memang perlu pengetahuan lebih, seperti halnya data dan lain‑lain sebagainya dan juga program‑program prioritas dari Bapak Presiden yang memang kita sebagai kader harus setia menggaungkan dan juga mensukseskan program‑program dari Bapak Prabowo Subianto,” tandasnya.
Masyarakat berharap, dengan komunikasi yang terbuka, program‑program pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh warga Kota Blitar. (jr)
