Blitar, beritablitar.com - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah pusat untuk merombak ulang pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2027 mendapat respons positif dari berbagai kalangan.
Proyeksi anggaran program unggulan tersebut untuk tahun depan dipastikan menyusut menjadi sekitar Rp174 triliun hingga Rp270 triliun, turun signifikan dari estimasi pagu awal.
Penyesuaian ini ditempuh melalui strategi efisiensi alokasi serta penajaman jumlah sasaran penerima manfaat di lapangan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi jawaban atas gelombang kritik yang sebelumnya menilai alokasi awal anggaran MBG turut memangkas porsi anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar dari Partai Gerindra, Tan Ngi Hing, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah rasionalisasi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat.
Tan Ngi Hing menilai penurunan proyeksi anggaran tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memprioritaskan tata kelola keuangan yang sehat dan transparan.
"Dengan turunnya anggaran tahun depan menjadi 174 hingga 270 triliun, itu menandakan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal keuangan negara. Kemarin, anak-anak sekolah libur masih dapat MBG sehingga anggaran membengkak. Yang lebih baik untuk efisiensi anggaran ini, libur sekolah ya memang tidak dapat," kata Tan Ngi Hing, Selasa (7/7/2026).
Tan Ngi Hing yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Blitar ini menambahkan, pemberhentian operasional program MBG saat libur sekolah merupakan langkah taktis agar tata kelola anggaran menjadi jauh lebih efisien dan terbuka, tanpa mengorbankan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Ia juga menyoroti sejumlah pos pengadaan pada periode anggaran sebelumnya yang dinilai kurang relevan dengan esensi pemenuhan gizi anak.
"Dan hal-hal yang tidak penting seperti motor listrik dan sebagainya sudah tidak dianggarkan. Kemarin begitu besar anggaran karena ada pengadaan motor listrik, pengadaan kaos kaki, dan lain-lain yang tidak perlu dianggarkan, malah dianggarkan. Yang penting MBG tetap berjalan sehingga anak-anak bangsa ini tetap bisa merasakan manfaatnya," tegas politisi Gerindra.
Lebih lanjut Tan Ngi Hing menjelaskan, reformasi tata kelola MBG kini difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu:.
1. Penajaman sasaran penerima manfaat.
2. Evaluasi jumlah dapur atau titik suplai makanan.
3. Penghentian operasional berkala saat masa libur sekolah.
"Selain memangkas pemborosan, kebijakan ini juga mendorong verifikasi faktual yang lebih ketat terhadap jumlah penerima di setiap satuan pendidikan guna meminimalisasi risiko salah sasaran," tandas Tan Ngi Hing.
Meskipun pagu anggaran dipangkas, keberlanjutan program ini dinilai tetap krusial, karena memiliki dampak berganda yang nyata.
"Di satu sisi, program ini menjamin hak tumbuh kembang anak dalam mempersiapkan generasi unggul. Di sisi lain, program ini melibatkan komunitas perempuan dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok, sehingga turut menggerakkan perekonomian di sekitar lokasi dapur umum," ujarnya.
Tan Ngi Hing mengingatkan agar setiap pengelola dapur umum di daerah benar-benar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"Dengan nilai yang sudah dianggarkan oleh BGN, betul-betul digunakan dengan baik, sesuai dengan standar, saya pikir hasilnya tetap maksimal. Insyaallah program ini akan berjalan baik untuk kepentingan anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang menuju tahun 2045," pungkasnya. (jr).