Komisi III DPRD Kota Blitar tinjauan lokasi yang terdampak banjir

BERITABLITAR.COM – Komisi III DPRD Kota Blitar melakukan tinjauan lapangan ke lokasi yang terdampak banjir, Rabu (17/2/2021). Sejumlah drainase, irigasi dan saluran pengairan lainnya disurvey kondisinya. Komisi IIII meminta Pemkot Blitar segera membuat masterplan terkait penataan saluran air untuk mengatasi masalah banjir. Karena masterplan yang sekarang masterplan merupakan lama.

Tinjaun ke sejumlah titik terdampak banjir tersebut, selain Komisi III DPRD Kota Blitar, juga diikuti Kepala Inspektorat, Kepala Bapeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, Camat Kepanjenkidul, dan Camat Sukorejo.

Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto usai mengecek sejumlah saluran air yang terdampak banjir mengatakan, hasil survei yang dilakukan dua hari berturut-turut mulai dari Selasa 16 Februari sampai Rabu 17 Februari ini diketahui, jika  hampir semua infrastruktur drainase, irigasi dan pengairan di Kota Blitar memerlukan normalisasi. Sekaligus pembenahan terhadap kondisi yang rusak akibat hujan deras.

“Kami temukan konstruksinya rata-rata tahun 1980 an. Konstruksinya batu bata dan kira-kira tidak pakai semen,” kata Totok Sugiarto, Rabu (17/2/2021).

Lebih lanjut Totok menandaskan, permasalahan banjir dan luapan air yang belakangan sering terjadi di Kota Blitar saat musim penghujan, menjadi isu strategis pembangunan yang menjadi urgen untuk ditangani.  Setelah dilakukan survei baru diketahui mana saja yang mendesak untuk segera dilakukan perbaikan untuk meminimalisir banjir dan luapan air di musim penghujan.

“Dua dilema di Kota Blitar, yaitu saat musim hujan terjadi banjir dan luapan air dimana-mana.  Saat kemarau terjadi kekeringan. Kita minta ini jadi isu strategis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tandasnya.

Totok menambahkan, Komisi III mengusulkan ke pimpinan agar mendesak Wali Kota Blitar untuk melakukan kerjasama dengan Kabupaten Blitar.  Karena posisi Kota Blitar berada di tengah-tengah  Kabupaten Blitar. 

“Penanganan banjir dan kekeringan juga harus terencana dan terintegrasi. Bisa saja air dari kabupaten kemudian mengalir ke Kota Blitar sehingga jadi luapan. Untuk itu perlu kerja sama dengan kabupaten dalam penanganan masalah banjir di kota,” imbuhnya.

Politikus PKB ini menegaskan, Komisi III juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Blitar agar mempunyai standar pelaksanaan pemeliharaan normalisasi saluran air, baik drainase dan irigasi. Sehingga dasar penganggaran pemeliharaan saluran baik irigasi maupun drainase tidak lagi didasarkan ketersediaan anggaran atau mumpung ada anggaran.

“Kami meminta Pemkot Blitar segera membuat masterplan terkait penataan saluran air untuk mengatasi masalah banjir. Karena masterplan yang sekarang adalah masterplan lama. Perlu segera dibuat masterplan baru yang menyesuaikan kondisi sekarang,” pungkasnya.

Dari hasil survei ada sejumlah titik yang memerlukan penanganan sesegera mungkin. Diantaranya normalisasi aliran sungai di Kembangan-Tanjungsari-Pakunden dan aliran sungai di Tanggung-Bendo-Dawuhan-Dimoro. Kemudian, aliran sungai di Jatimalang-Dam Sentul-Cari-Plered-Meduran-Mentaraman-Sumberbentis-Karangsari-Tlumpu-Rembang. Kemudian aliran sungai di Jatimalang sampai Rembang, ini salah satunya menyebabkan banjir di kawasan Jalan Mastrip dan Jalan Merdeka.

Terakhir, aliran sungai Gedog yang terdiri aliran sungai Gedog I-Plered- Gebang-Karanglo. Kemudian aliran sungai Gedog II-Brendil-Sananwetan- Karanglo menyatu dengan aliran sungai Gedog I ke Karangtengah-Klampok. Kemudian, aliran sungai Gedog III-Ngegong- Ngrebo-Sananwetan/Kuningan.  (Fajar AT)

Diduga Budidaya Klanceng Macet, Kakek Di Blitar Nekat Gantung Diri
Dalam Sehari 6 Pasien Covid-19 di Kota Blitar Meninggal Dunia
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.