Forkopimda Kabupaten Blitar melounching pembentukan kampung tangguh di setiap desa dan kelurahan

BERITABLITAR.COM – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro hingga ke tingkat RT resmi berlaku sejak 9 Februari hingga 22 Februari 2021 mendatang. Menindaklanjuti PPKM Mikro tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar membentuk 248 kampung Tangguh yang berada di tiap desa/kelurahan se Kabupaten Blitar.

Pemberlakuan PPKM skala mikro ini, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 03 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dimana tindakan pengendalian penyebaran Covid-19 saat ini, kini sampai ke tingkat RT berdasarkan empat zona yaitu zona hijau, kuning, oranye, dan merah.

Bupati Blitar, Rijanto usai lounching Desa/Kelurahan Tangguh di Kelurahan Satreyan, Kecamatan Kanigoro mengatakan, sesuai Instsruksi Mendagri (Inmendagri) No. 3 tahun 2021 tentang PPKM tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 pada 9-22 Februari 2021, Pemkab Blitar dan Forkopimda Kabupaten Blitar membentuk 248 kampung tangguh di tiap desa/kelurahan.

“Kalau sebelumnya hanya ada 75 kampung tangguh, pada PPKM Mikro ini di seluruh desa/kelurahan harus membentuk kampung Tangguh. Jadi sekarang ada 248 Kampung tangguh,” kata Rijanto, Rabu (10/2/2021).

Lebih lanjut Rijanto menyampaikan, keberadaan Kampung Tangguh di tiap desa/kelurahan, diharapkan bisa menekan penyebaran Covid-19.

“Melalui tindakan yang cepat dan tepat sampai tingkat RT, termasuk dengan adanya RT yang masuk zona merah, karena positif Covid-19 lebih dari 10 dalam seminggu, diharapkan bisa menekan penyebaran Covid-19,” jelas Rijanto.

Sementara Kapolres Blitar, AKBP Leonard M Sinambela menuturkan, sejalan dengan diberlakukannya PPKM mikro, dilakukan pula upaya revitalisasi kampung tangguh di Kabupaten Blitar yang sempat mati suri. Revitalisasi kampung tangguh dilakukan secara daring dari Kelurahan Satrean Kecamatan Kanigoro, dan diikuti 248 desa dan kelurahan secara virtual.

“Pelaksanaan PPKM mikro dibuat struktur tugas yang dikepalai kepala posko yaitu kepala desa dan wakilnya tokoh agama dan, tokoh masyarakat. Didalam kampung tangguh ada 4 bidang yaitu pencegahan, penanganan, sosialisasi dan bantuan penanganan Covid-19. Seluruh bidang diisi Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK relawan dan tenaga kesehatan,” jelas Leonard M Sinambela.

Lebih lanjut Leonard menyampaikan, Satgas Covid-19 dan Kampung Tangguh sudah melakukan pendataan, untuk penentuan zonasi tingkat RT. Respon PPKM Mikro ini ada 3 yaitu respon 3T (Tracing, Testing dan Treatment), karantina, kemudian respon 3M sehingga sosialisasi dan edukasi bisa berjalan.

“Pada zona orange dan merah di RT ada pembatasan aktifitas masyarakat seperti kegiatan ibadah dan jam keluar masuk RT dibatasi sampai jam 20.00 WIB,” tandasnya.

Di tempat yang sama juru bicara Covid-19 Kabupaten Blitar Krisna Yekti menyampaikan, sesuai data Satgas Covid-19, hanya ada satu RT yang memberlakukan PPKM skala mikr,o karena masuk sebagai zona merah. RT tersebut berada di Kecamatan Selopuro. Sedangkan RT di desa-desa lainnya rata-rata berstatus zona kuning.

“Kalau dilihat dari tingkat RT kondisinya semua zona kuning. Jika ada yang merah itupun karena ada pondok pesantren. Jadi bukan warga lingkungan setempat yang terpapar Covid-19. Sebenarnya di Kabupaten Blitar tidak masuk dalam PPKM mikro. Namun tetap kami berlakukan sesuai dengan aturan pemberlakuan PPKM mikro,” papar Krisna Yekti.

Lebih lanjut Krisna menyampaikan, penyebaran Covid-19 di Kabupaten Blitar jika di mapping menyebar di semua wilayah. Sehingga walaupun secara zona tingkat kecamatan semua merah, namun jika dilihat kembali per RT di masing-masing desa tidak ada satupun RT yang memenuhi kriteria untuk masuk ke dalam PPKM mikro.

“Namun demikian, apapun zonanya kita tetap mengikuti aturan PPKM mikro artinya seluruh desa harus membentuk satgas penanganan Covid-19 semua desa harus ikut dalam desa tangguh. Untuk menjalankan PPKM mikro,” pungkasya.

Krisna menambahkan, PPKM skala mikro sendiri adalah pembatasan yang dilakukan dengan pemantauan zona risiko Covid-19 hingga tingkat RT. Kriterianya, zona hijau ketika tidak ada kasus aktif di tingkat RT. Zona kuning bila terdapat 1 rumah hingga 5 rumah dengan kasus positif Covid-19 selama 7 hari terakhir. Kemudian zona oranye bila terdapat 6 rumah hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir. Sedangkan zona merah diterapkan bila ada 10 rumah dengan kasus positif.

“Bila sudah berada di zona merah, maka diwajibkan untuk menutup tempat umum,  melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi akses maksimal pukul 20.00, serta meniadakan kegiatan sosial masyaraka,” pungkasnya. (Fajar AT)

Gelar Balap Liar, Ratusan Pemuda dan 87 Motor Diamankan Polisi
Polres Blitar Gandeng Wartawan Blitar Raya Ajak Masyarakat Tes Cepat Antigen
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.