BERITABLITAR.COM – Tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan (PPDP) Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 terus dilakukan. Bawaslu Kabupaten Blitar menemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Dikatakan koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa, coklit yang dilakukan petugas Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan (PPDP) dari KPU Kabupaten Blitar, ditemukan ada tindakan PPDP yang tidak sesuai regulasi dan prosedur yang ada.

“Kami melakukan audit coklit pada 28 sampai dengan 30 Juli kemarin. Kami menemukan ada kesalahan dalam pelaksanaan coklit. Ini kami lakukan untuk memastikan mengenai pelaksanaan tugas coklit oleh PPDP benar-benar sesuai regulasi dan prosedur yang ada,” kata Priya Hari Santosa, Senin (3/8/2020).

Lebih lanjut Priya menyampaikan, temuan tersebut antara lain, ada rumah yang sudah di-coklit namun tidak ditempeli stiker, ada PPDP yang tidak meminta pemilih menunjukkan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) Elektronik, ada rumah dengan satu KK menerima tiga tanda bukti coklit dan tiga stiker, ada pemilih yang tidak bisa menunjukkan KK dan KTP El saat coklit, namun rumah sudah dipasang stiker, adapula pemilih yang tidak mendapatkan A.A 1KWK atau tanda bukti coklit.

Selain itu, juga ditemukan petugas PPDP tidak menggunakan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid 19. Seperti tidak menggunakan face shield, sarung tangan, ada juga beberapa tidak mengenakan masker saat coklit.

“Petugas PPDP langsung ditegur saat itu juga oleh Pengawas Kelurahan/ Desa yang bertugas,” jelas Priya.

Priyo menambahkan, salah satu contoh kasus di Desa/ Kecamatan Kesamben. Pengawas menemukan ada satu rumah dengan satu KK, namun diberikan tiga stiker dan tiga A.A 1 KWK atau tanda bukti coklit. Menurut Priyo, hal ini bisa berdampak kepada data pemilih yang tidak akurat karena terjadi pendataan ganda.

“Proses coklit data pemilih sangat penting untuk penyusunan daftar pemilih. Data yang tidak akurat dan tidak akuntabel tentu bisa berdampak kepada susunan daftar pemilih,” imbuh Priya.

Priya menandaskan, atas temuan para pengawas di lapangan, maka Bawaslu melayangkan surat berisi saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Blitar. Sehingga, ke depan PPDP bisa melaksanakan tugas sesuai aturan dan prosedur yang ada.

“Kami berharap masyarakat turut serta menyukseskan coklit dengan menyampaikan informasi yang jujur dan benar kepada PPDP. Serta menyiapkan dokumen seperti KK dan KTP sebagai bahan PPDP dalam coklit,” tandasnya.

Priya menyebut, pengawasan langsung dan melekat akan terus dilaksanakan hingga jadwal coklit kelar pada 13 Agustus 2020 mendatang.

“Karena ini berkaitan dengan hak konstitusional warga Negara, kami mengimbau kepada PPDP untuk benar-benar melaksanakan coklit dari pintu ke pintu dan tak ada yang terlewatkan,” ujarnya.

Priya menghimbau, jika ada warga Negara yang berdomisili di Kabupaten Blitar ada yang belum dicoklit, maka bisa melaporkan ke pengawas terdekat. Bawaslu Kabupaten Blitar juga telah membuka posko pengaduan data pemilih di kantor Bawaslu Kabupaten Blitar, juga di 22 kantor Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Blitar.

“Jika ada warga yang berdomisili di Kabupaten Blitar ada yang belum dicoklit, maka bisa melaporkan ke pengawas terdekat,” pungkasnya. (Fajar AT)

Kasus Pencemaran Lingkungan Tak Dihiraukan, Greenfields Kembali Didemo Warga
STOP!! Buang Kucing Di Sembarang Tempat
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.