Ilustrasi

Oleh : Dinda Putri Wahyuningtias (Mahasiswi Universitas Sampoerna/Bahasa Insonesia)

“Kita adalah apa yang kita makan” adalah perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan efek hoax di masyarakat. Bukan hal yang tak mungkin jika Indonesia bisa mengalami kemunduran jika konsumsi internet masyarkatnya tergolong tidak sehat. Penyebaran hoax di Indonesia tergolong sangat tinggi dengan tercatatnya 443 laporan kasus hoax terhitung dari April sampai Mei 2020.  Menjamurnya kasus hoax memang sudah sangat memperhatinkan.

Hoax sudah wajar jika disebut sebagai dampak negatif dari adanya internet. Namun, hal ini juga menjadi dampak negatif yang terbawa ke dalam kehidupan bermasyarakat. Efek buruk yang mampu memengaruhi cara berpikir bahkan bertindak bagi masyarakat perlu ditangani lebih.

Sumber hoax sendiri bukanlah ketidak sengajaan pihak yang kurang literasi, namun dari pihak yang paham betul akan literasi masyarakat dan pandai dalam menilai situasi. Hoax memang dibuat oleh oknum yang sengaja mencapai tujuan tertentu seusai pesanan. Pesanan dari siapa? Ya pesanan dari pihak yang akan diuntungkan jika hoax tersebut sukses mempengaruhi masyarakat.

Setelah hoax dibuat, hoax akan disebarkan oleh buzzer atau sesorang yang bertugas me-“buzz” isu tersebut hingga sampai di telinga kita. Memang tugas buzzer sendiri adalah mengupayakan bagaimana caranya isu tersebut pecah dan ramai diperbincangkan. Memang tidak semua buzzer menyebarkan hoax, ada juga yang menyebarkan berita positif kepada masyarakat. Namun, buzzer sering disewa jasanya oleh produsen hoax karena dinilai mampu memengaruhi alogaritma media sosial.

Efek Buruk

Khususnya Indonesia yang kental dengan keberagaman agama, suku dan ras. Hoax masuk kedalam celah masyarkat yang tak jarang memanfaatkan keberagaman tersebut. Ujaran kebencian yang berembus kencang mengacaukan keharmonisan hidup dalam perbedaan. Sering miris dengan isu rasisme yang dipicu perdebabatan di dunia maya yang berujung kebencian yang nyata.

Hoax juga digunakan sebagai modal utama dalam praktek devide et impera. Dalam praktektnya, devide et impera sering menggunakan tokoh politik sebagai bahan konten guna mengadu domba masyarakat. Tak khayal tiap pilkada atau pemilu sedang dilaksanakan, angka penyebaran hoax semakin melonjak. Hoax yang menyangkut pautkan kepribadian sampai urusan pribadi pasangan calon membuat masyarakat terbawa oleh asumsi-asumsi tidak sehat.

Sudah tidak terhitung lagi berapa kali terjadi demonstarsi damai yang berujung ricuh dan ternyata dipicu oleh penyebaran berita hoax diantara demonstran. Hoax tersebut menyulut emosi yang mampu “menonaktifkan” akal sehat yang menjerumuskan suatu kelompok kedalam pertengkaran. Alhasil, korban meninggal dan luka-luka menjadi efek kerusakan fisik yang di dalangi hoax.

Pemerintah yang sah pun tak luput dari efek buruk hoax. Sering kali dimunculkan trending media sosial berbau ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah. Dari cuitan penngunduran presiden sampai pembubaran kabinet. Hal seperti ini bukannya tidak boleh karena itu adalah termasuk kebebasan bicara. Namun, sering ditemukan konten yang dihadirkan menampilkan judul yang provokatif dan tidak relevan dengan isi konten. Jujur saja, melelahkan membaca hal-hal negatif seperti ini setiap hari. 

Yang Harus Dilakukan

Langkah-langkah yang diambil sudah tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Pelaku dibelakang hoax akan terus belajar dari sistem yang mampu meloloskan mereka dari jeratan hukum. Masyarakat dan pemerintah harus aktif mengambil langkah inovaitf dan efektif. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut:

Pertama, revisi UU ITE secara berkala sering dengan kemajuan internet oleh pemerintah. Perlu diberikan definisi khusus pada UU ITE tentang produsen dan penyebaran hoax untuk memperketat hukum yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi perdebatan yang mungkin akan terjadi dalam menentukan tersangka.

Kedua, perlu di buat peraturan tentang pemblokiran internet di setiap peristiwa penting yang rawan penyebaran hoax. Peristiwa tersebut contohnya adalah pemilu, pilkada, demonstrasi dan pertikaian antar suku atau ras. Pemblokiran bisa saja dilakukan dalam keadaan genting dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan, yang dinilai beresiko besar jika hoax memanfaatkan peristiwa tersebut.

Ketiga, pemerintah perlu memberikan edukasi khusus baik di sekolah dan lingkungan masyarakat soal literasi dalam ber-internet. Masyarakat perlu kejelasan bagaimana mengetahui suatu isu berpotensi hoax. Masyarakat perlu menerapkan kebijakan dalam bermedia sosial. Mengingat media sosial adalah media paling berpengaruh dalam penyebaran hoax.

Keempat, pemerintah bisa bekerja sama dengan media sosial dalam menambah fitur baru di media sosial. Sering terjadi bahwa pengguna media sosial menyebarkan konten tanpa menverifikasi kebenaran konten tersebut. Setelah pengguna menekan tombol forward atau retweet, dapat ditampilakan suatu bar berisi pemberitahuan seperti “Apa kamu yakin untuk menyebarkan konten ini? Verifikasi konten lebih baik sudah dilakukan”. Notifikasi seperti ini setidaknya mampu mengingatkan pengguna akan filterisasi konten.

Kelima, masyarakat yang sadar akan bahaya hoax bisa membuat kelompok atau sesederhana group whatsapp untuk saling berbagi informasi tentang isu hoax dan mengedukasi sesama. Akun-akun yang sering mengunggah ujaran kebencian dan apalagi yang mempunyai banyak pengikut, akun-akun tersebut harus diwapadai oleh masyarakat.

Kita semua harusnya menjadi generasi yang kritis dengan apa yang kita konsumsi setiap hari karena itu adalah modal kita membangun negara ini kedepannya. Efek buruk hoax tidak akan menembus kita semua jika kita ikut andil dalam menciptakan konsumsi yang sehat. (*)

Diduga Tersangkut Penipuan Travel Haji, Mubalig Asal Jombang Ditahan Kejari Blitar
Keluarga Pasien Covid-19 Yang Jalani Karantina Mandiri Dapat Bantuan Kapolres Blitar Kota
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.