Sutarjo, salah satu orang tua murid yang merasa dirugikan menunjukan KK, jika dia dan keluarganya benar-benar warga Jalan Gili Silat Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

BERITABLITAR.COM  – Banyak murid di Blitar yang diduga mencari Surat Keterangan Domisili (SKD) abal-abal. Ini mereka lakukan agar bisa pindah dekat sekolah yang dituju dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA melalui jalur zonasi.

Hal tersebut dikeluhkan beberapa orang tua murid yang asli warga sekitar atau masuk zonasi SMA Negeri 1 Blitar. Salah satunya Sutarjo, warga Jalan Gili Silat Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar.

Baca juga : DPRD Dapati Dugaan Permainan PPDB di Kota Blitar Dengan Akal-akalan SKD

Sutarjo, salah satu orang tua murid yang merasa dirugikan mengatakan, dengan dasar dugaan pemalsuan dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) abal-abal tersebut, pihaknya akan mengadukan ke Komisi I DPRD Kota Blitar. Namun, jika aduan dugaan permainan PPDB SMA tidak ada respon dari pihak terkait, pihaknya mengancam akan melaporkan ke polisi.

“Putrinya tidak bisa diterima melalui jalur zonasi di SMA Negeri 1 Kota Blitar, karena tergeser dengan murid yang daftar dan diatur oleh oknum komite SMP,” kata Sutarjo, Selasa (30/6/2020).

Lebih lanjut orang tua murid lulusan SMP Negeri 1 Blitar ini menyampaikan, ada murid teman sekolah anaknya yang rumahnya di Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, namun bisa mendapat SKD di Jalan Enggano yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari SMA Negeri 1 Kota Blitar.

“Karena diatur oleh oknum komite tadi, akhirnya bisa pindah domisili dengan keterangan ikut famili lain. Padahal jelas bukan warga sekitar SMA Negeri 1, dan beda kecamatan. Bahkan ada juga yang warga luar Kota Blitar,” ungkapnya.

Sutarjo menambahkan, bahkan menurut informasi yang dia terima, dalam SKD ada yang sampai 5 orang murid dijadikan satu alamat.

“Ini jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan murid, karena total ada 9 kelas dan dari kelas anak saya saja ada 9 orang yang diterima jalur zonasi menggunakan SKD abal-abal tersebut,” imbuhnya.

Karena Sutardjo merasa rumahnya satu kecamatan dengan SMA Negeri 1 dan takut kalau memalsukan dokumen, maka dia sengaja tidak mau ikut pendaftaran kolektif  dan pindah domisili  yang diatur oleh oknum komite tersebut.

“Kareba anak saya tidak ikut dikoordinir, makanya anak saya tidak diterima. Ini kan jelas merugikan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD Kota Blitar menerima informasi dari wali murid yang merasa dirugikan, terkait dugaan permainan dalam proses PPDB tingkat SMA dengan cara mengakali Surat Keterangan Domisili (SKD).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi mengaku, jika dirinya mendapat informasi dari salah satu wali murid yang akan mendaftar ke SMA Negeri jalur zonasi. Namun anaknya tidak bisa masuk SMA Negeri, lantaran tersingkir oleh siswa lain yang bukan warga setempat (masuk zonasi), dengan hanya berbekal Surat Keterangan Domisili (SKD).

Lebih lanjut Nuhan mengaku, bahwa informasi yang diterimanya ada siswa yang masuk atau diterima tidak prosedual, yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) akal-akalan.

Adapun modusnya menyiasati SKD, agar memenuhi syarat jalur zonasi seperti yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya. Akibat dari SKD yang diduga abal-abal tersebut, banyak siswa yang dekat dengan sekolah tersebut, tidak bisa mendapatkan haknya untuk diterima melalui jalur zonasi. (Fajar AT)

PMII Cabang Blitar Datangi Polres Blitar Kota Beri Kejutan Hari Bayangkara Ke-74
DPRD Dapati Dugaan Permainan PPDB di Kota Blitar Dengan Akal-akalan SKD
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.