Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi

BERITABLITAR.COM – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Blitar memanas. Anggota DPRD Kota Blitar menerima informasi dari wali murid yang merasa dirugikan, terkait dugaan permainan dalam proses PPDB tingkat SMA dengan cara mengakali Surat Keterangan Domisili (SKD).

Baca juga : Jika Aduan Dugaan Permainan PPDB Tak Direspon, Orang Tua Murid Ancam Lapor Polisi

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, jika dirinya mendapat informasi dari salah satu wali murid yang akan mendaftar ke SMA Negeri jalur zonasi. Namun anaknya tidak bisa masuk SMA Negeri, lantaran tersingkir oleh siswa lain yang bukan warga setempat (masuk zonasi), dengan hanya berbekal Surat Keterangan Domisili (SKD).

“Ada orang tua murid yang mengeluhkan adanya dugaan permainan persyaratan dalam PPDB SMA, jalur zonasi,” kata Nuhan Eko Wahyudi, Selasa(30/6/2020).

Lebih lanjut Nuhan Eko Wahyudi mengaku, bahwa informasi yang diterimanya ada siswa yang masuk atau diterima tidak prosedual, yaitu dengan menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) akal-akalan.

“SKD abal-abal tersebut diduga dikondisikan oknum komite SMP asal sekolah untuk pindah ke dekat SMA Negeri yang dituju,” ujarnya.

Nuhan menambahkan, akibat dari SKD yang diduga abal-abal itu, banyak siswa yang dekat dengan sekolah tersebut, tidak bisa mendapatkan haknya untuk diterima melalui jalur zonasi.

“Modusnya menyiasati SKD, agar memenuhi syarat jalur zonasi seperti yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya,” jelasnya.

Politisi PPP Kota Blitar ini menandaskan, dengan dasar laporan dari masyarakat tersebut, akan dijadikan dasar DPRD memanggil pihak terkait. Diantaranya pihak SMP, wali murid, dan panitia PPDB dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

“Ini informasi awal yang masuk ke saya, silahkan kalau memang ada yang merasa korban untuk melaporkan pada kami. Tidak usah takut. Dalam waktu dekat kami akan memanggil pihak-pihak terkait,” tegas Nuhan.

Sementara salah satu orang tua murid, Sutarjo mengatakan, jika anaknya siswa SMP Negeri 1 Blitar, menjadi korban dari permainan SKD dalam proses PPDB online SMA jalur zonasi.

“Anak saya tidak bisa diterima jalur zonasi, karena kalah dengan yang mendadak pindah ke sekitar SMA Negeri 1 Kota Blitar dengan menggunakan SKD akal-akalan sebagai syarat pendaftaran,” jelas Sutarjo.

Warga Jalan Gili Silat Kota Blitar ini mengaku, dengan adanya SKD akal-akalan untuk menyiasati syarat PPDB jalur zonasi tersebut, Sutarjo ditawari oleh oknum komite di salah satu SMP Negeri Kota Blitar, yang mengaku bisa mengatur SKD.

“Saya pernah ditawari agar ikut pindah domisili ke sekitar SMA Negeri 1, tepatnya di Jalan Enggano Kota Blitar. Namun saya tolak, karena saya merasa asli warga Karangtengah. Sedangkan sudah jelas, sesuai persyaratan PPDB jalur zonasi, yaitu sudah tinggal minimal satu tahun, terhitung per 13 April 2020 ini,” ujarnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Priyo Suhartono saat dikonfimasi mengatakan, bahwa PPDB SMA sepenuhnya merupakan kewenangan provinsi. Dan sistemnya online.

“Jadi kalau memang ada keluhan bisa langsung disampaikan ke panitia PPDB SMA di cabang dinas provinsi yang ada di Blitar,” kata Priyo Suhartono.

Priyomenandaskan, akan menindaklanjuti informasi adanya dugaan kerjasama panitia PPDB SMA dengan oknum guru di SMP yang mendampingi siswa saat mendaftar.

“Kami dari dinas, ingin semua siswa lulusan SMP di Kota Blitar, bisa diterima di SMA Negeri sesuai dengan zonasi yang ada,” pungkas Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar. (Fajar AT)

Jika Aduan Dugaan Permainan PPDB Tak Direspon, Orang Tua Murid Ancam Lapor Polisi
Kapolres Blitar Bersama Bupati Lounching Pompes Al Iflah Sebagai Pesantren Tangguh
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.