BERITABLITAR.COM – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi III menggelar rapat konsultasi bersama DPRD Kota Blitar. Rapat tersebut membahas implikasi dan pengaruh dari dampak pandemik Covid-19, kebijakan refocusing, realokasi terhadap penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatannya, serta progress  kinerja dan realisasi keuangan pada semester Pprtama pelaksanaan  APBD  TA 2020 dan prognosis  enam  bulan berikutnya pada OPD.Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar Totok Sugiart.

“Hasil rapat ini diantaranya, rasionalisasi kebijakan refokusing dan anggaran terbesar di beberpa OPD. Capaian keuangan OPD rata-rata masih dibawah 40 %. Usulan prioritas program dan kegiatan pada Perubahan APBD TA 2020, dan Perlu dilakukan perubahan terhadap Perda SOTK  dan beberapa Peraturan Walikota,” kata Totok Sugiarto, Rabu (10/6/2020).

Lebih lanjut Tototk merinci, kebijakan refockusing dan realokasi anggaran terbesar di Dinas PUPR sebesar 37 miliar dipangkas 16 miliar, Dinas Lingkungan Hidup 36,7 miliar dipangkas 16 miliar, dan Dinas Perumahan Rakyat yang semula 13 milar tinggal sisa 4 miliar.

Penyebab rendahnya serapan anggaran OPD rata-rata masih dibawah 40% pada semester pertama APBD TA 2020, karena kebijakan penanganan Covid 19, focus pada kesehatan dan Jaring Pengamat Sosial dan penundaan belanja langsung pada proyek fisik.

“Realisasi penyerapan anggaran hanya pada belanja rutin seperti gaji, listrik dan pemiliharaan rutin lainnya,” jelasnya.

Terkait usulan prioritas  program dan kegiatan pada Perubahan APBD TA 2020, dianggarkan kembali program kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan APBD TA 2020 dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaannya di beberapa OPD. Diantarnya, Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi informatika , Statistik dan LPSE, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penyertaan Modal , Tenaga Kerja dan PTSP, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja.

Totok menambahkan, Perda SOTK dan beberapa Peraturan Walikota yang perlu dilakukan perubahan yaitu terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja masing-masing perangkat daerah dan penataan  kelembagaan OPD Pemerintahan Daerah Kota Blitar sesuai dengan perubahan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.

“Diantaranya terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah seperti, Inspektorat Daerah, Dinas Komunikasi informatika dan Statistik, LPSE, Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar, dan RSUD Mardiwaluyo,” pungkasnya. (Fajar AT)

Kota Blitar Kembali Ketambahan 1 Pasien Positif Corona
Kapolres Blitar Keluhkan Emailnya Diretas Pihak Tidak Bertanggung Jawab
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.