Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo

BERITABLITAR.COM – Komisi II DPRD Kota Blitar merekomendasikan adanya Posko Pengaduan Bantuan Corona, pada tiap kelurahan di Kota Blitar. Hal ini dilakukan lantaran adanya ratusan data penerima bantuan sosial terdampak virus Corona atau Covid-19, tidak tepat sasaran, bahkan masih diketemukan adanya warga terdampak yang terlewatkan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo mengatakan, tidak hanya data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Blitar yang tidak tepat sasaran. Namun Komisi II telah menerima keluhan langsung dari masyarakat.

“Ratusan penerima bansos tidak tepat sasaran ini, bukan hanya data Dinsos. Namun saya dan teman-teman Komisi II maupun anggota dewan yang lain juga banyak menerima keluhan mengenai bansos ini,” kata Yohan Tri Waluyo, Minggu(7/6/2020).

Lebih lanjut Yohan menyampaikan, selama ini, kondisi yang terjadi di masyarakat, pendataan yang dilakukan  RT/RW  mengakibatkan banyak polemik. Sementara penjelasan dari Dinsos Kota Blitar, karena waktu yang diminta pemprov dan pemerintah pusat (Kemensos) terbatas.

“Menurut penjelasan pihak Dinsos karena waktu yang terbatas dan segera diminta datanya, oleh provinsi maupun Kemensos, sehingga data yang dikirimkan juga kurang akurat,” jelas Yohan.

Yohan menegaskan, di tingkat RT/RW agar lebih digiatkan lagi pendataannya, serta penyampaian informasi ke masyarakat lebih intens agar lebih paham. Karena masih ada warga yang mestinya layak mendapat bantuan, tapi malah tidak dapat.

“Presiden Jokowi juga menyampaikan, jika rakyat yang merasa layak mendapat bantuan dan tidak dapat silahkan lapor ke RT/RW atau ke desa/kelurahan,” tegasnya.

Dengan adanya temuan tersebut, Komisi II DPRD Kota Blitar merekomendasikan, adanya Posko Pengaduan Bantuan Dampak Corona di tiap kelurahan.

“Ini bisa menjadi sarana verifikasi dan validasi data, warga yang layak mendapat bantuan atau tidak,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinsos Kota Blitar, Priyo Istanto mengakui adanya data penerima bansos dampak Covid-19 yang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran ini bermacam-macam, ada data ganda, ada PNS, pindah alamat atau meninggal dunia. Selain itu karena waktu yang terbatas dan segera diminta datanya, oleh provinsi maupun Kemensos, sehingga data yang dikirimkan juga kurang akurat.

“Tahap pertama dikejar waktu dan harus cepat, karena dipaskan dengan momen. Tapi untuk penyaluran tahap kedua ini, kami kejar ketepatan sehingga ada beberapa evaluasi,” jelasnya.

Priyo menyebut, dari data yang ada, jumlah bantuan tidak tepat sasaran diantaranya, paket sembako Bansos sebanyak 5.000 paket dari Provinsi Jatim, ada 225 data yang tidak tepat sasaran. Kemudian Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama dari Kemensos untuk 8.582 penerima, disalurkan 8.115, dan sebanyak 467 dinilai tidak tepat sasaran.

“Untuk penyaluran tahap kedua, Dinsos telah koordinasi dengan para lurah dan camat, untuk mengganti dengan data yang mendekati kebenaran,” pungkas Kepala Dinsos Kota Blitar. (Fajar AT)

Jelang Pemberlakuan New Normal di Kota Blitar, Polisi Amankan Puluhan Pembalap Liar
Sejumlah Cafe di Kota Blitar Ikuti Rapid Test, 8 Pengunjung Dinyatakan Reaktif
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.