Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto

BLITAR – DPRD Kota Blitar menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Blitar dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam APBD Tahun Anngaran 2020, untuk penanganan Virus Corona (Covid-19). Pasalnya anggaran sebesar Rp 285 miliar yang disiapkan untuk penanganan Covid-19 teresebut, belum pernah dibahas dengan DPRD Kota Blitar. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

“Kebijakan  Pemerintah Kota Blitar melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam APBD Tahun Anngaran 2020, untuk penanganan Virus Corona (Covid-19) sebesar Rp 285 miliar. Menurut pengamatan kamikebijakan tersebut belum dibahas dengan DPRD Kota Blitar,” kata Totok Sugiarto, Jumat (24/4/2020).

Lebih lanjut Totok menilai, bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam kebijakan ini, sepertinya berjalan sendiri. Karena sampai saat ini belum ada koordinasi secara matang dengan DPRD Kota Blitar.

“Saya berharap agar Pemerintah Daerah segera membahasnya dengan DPRD Kota Blitar. Karena hasil pembahasan sebagaimana dimaksud  dapat dijadikan  dasar pengambilan keputusan yang   lebih tepat, efektif dan efisien,” jelasnya.

Totok menambahkan, jika segera dilakukan pembahsan, diharapkan khususnya  tidak terjadi distorsi.

“Jika terjadi distorsi, utamanya ketidak efisien, sehingga mengganggu dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dalam  menetapkan kebijakan penganggaran,” imbuhnya.

Sebagaimana Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa kebijakan terkait refocusing dan realokasi,  Pertama, melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas seperti, penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup,  dan penyediaan jaring pengamanan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lnstruksi Menteri tersebut.

“Padahal pelaksanaan Instruksi Menteri ini, khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu (Pertama) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah, intruksi ini dikeluarkan pada 2 April yang lalu,” papar Totok Sugiarto.

Totok menyebut, hasil temuan dan hasil kinerja  pengawasan, melalui pemantuan yang  dilakukan  komisi – komisi  DPRD  yang  bersifat  langsung, maupun tidak langsung, bersifat   preventif  dan represif, mendapat situasi dan kondisi terjadinya  kegaduhan di tingkat bawah atau masyarakat.  

“Faktanya, tidak begitu ada respon dari Pemerintah Daerah. Dimana pada tingkat Kelurahan dan  Kecamatan terkesan tidak tahu apa-apa tentang program-program yang ada. Disisi lain, instansi terkait atau OPD, kesannya jalan sendiri sendiri,” jelas Totok.

Lebih jauh Totok menyebut, hingga saat ini, pimpinan dan anggota komisi-komisi  DPRD Kota Blitar, belum banyak mengetahui tentang refocusing terhadap kegiatan yang sudah ada di Perangkat Daerah (PD). Diantarnya melakukan perubahan terhadap sasaran kegiatan yang diarahkan sebagai stimulan perekonomian masyarakat, atau realokasi anggaran

Totok mencontohkan, misalnya menunda alokasi kegiatan fisik, menunda  atau mengurangi belanja hibah yang belum dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan menggantikannya dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial, dan melakukan rasionalisasi belanja langsung Perangkat Daerah (PD).

“Kami belum mengetahui terkait pelaksanaan refocusing. Berapa anggaran hasil dari refocusing, dari mana anggaran tersebut, program, kegiatan, dan kebijakan apa saja dari  Gugus Tugas Penangganan Covid-19, serta berapa besar anggaran untuk Gugus Tugas Penangganan Covid-19, “ tandasnya.

Totok juga menyebut, berapa pagu anggaran yang dipakai untuk kegiatan yang fokus penanggulangan dan penanganan Covid-19, seperti dana kesehatan, sektor perekonomian dan untuk program jaring pengaman sosial atau terkait dengan  pelaksanaan  realokasi ,

“Berapa anggaran hasil dari Realokasi tersebut pada program dan kegiatan apa saja realokasi anggaran itu. Berapa anggaran dari realokasi itu berkaitan dengan bantuan para pedagang dan pekerja harian informal, dan IKM, UMKM, dan program kegiatannya apa saja,” pungkas Totok Sugiarto. (Fajar AT)

Plt Walikota Perintahkan Hentikan Pekerjaan Kios, Pelaksana Tetap Lanjutkan
Punya Riwayat PDP Negatif, Ibu Hamil Di Blitar Kesulitan Periksa Kandungan
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.