Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto

BLITAR – DPRD Kota Blitar meminta Pemerintah Kota Blitar agar segera melakukan  verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu bagi masyarakat miskin. Hal ini untuk menghindari keruwetan dan carut marut, serta tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan Jaring Pengaman Sosial (JPS) menghadapi pandemi virus Corona atau Covid-19 di Kota Blitar. Untuk itu harus segera dilakukan pemilahan dan validasi data para calon penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

“Pemilahan data diperlukan untuk membedakan penerima jaring pengaman dari pemerintah pusat, provinsi, dan kota,” kata Totok Sugiarto, Senin (20/4/2020).

Lebih lanjut Totok menyampaikan, DPRD Kota Blitar mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran APBD 2020 sebesar Rp 285 milyar, untuk penanganan virus Corona atau Covid-19) . Namun ditingkat aplikasinya, Totok tidak yakin akan berhasil, jika tidak segera dilakukan validasi data.

“Jika tidak segera dilakukan validasi datanya, saya gak yakin kalau bisa berhasil. Di bawah masyarakat bergolak, banyak complain, banyak yang belum menerima bantuan,” tandasnya.

Totok menyebut,  perpektif  Jaring Pengaman Sosial adalah untuk masyarakat terdampak, akan tetapi faktanya banyak yang belum tersentuh. Hal ini menurut Totok tidak aneh dan mengherankan, karena Basis Data Terpadu (BDT) yang menjadi dasar adalah data yang telah Out to Date, yaitu data yang dipakai data tahun 2009. Hal ini sangat memprihatinkan. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, masyarakat terdampak katanya data tidak bisa masuk BDT.

“Secara pribadi saya prihatin dengan lemahnya  monitoring dan evaluasi  terhadap program dan  kegiatan sebagai rencana aksi Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat terdampak. Belum lagi memberikan perlindungan dan proteksi kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona. Terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lagi-lagi basis data yang jadi permasalahan,” tandas Totok.

DPRD kota Blitar meminta Inspektorat Daerah untuk segera melakukan audit dan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Terutamanya terhadap tujuan  Refocussing kegiatan dan Realokasi Anggaran sebesar Rp. 285 miliar untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah.

Dimana anggaran tersebut untuk peningkatan kapasitas kesehatan dalam penanganan virus corona, memberikan perlindungan dan proteksi kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi virus corona terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dan memberikan jaminan Jaring Pengaman Sosial.

“Karena secara prinsip pelaksanaan refocussing kegiatan dan  realokasi anggaran tersebut  diarahkan pada perlindungan kepada masyarakat,” pungkas Totok Sugiarto. (Fajar AT)

Petugas Ber- APD Evakuasi Pria Meninggal Saat Olahraga di Alun-alun Blitar
40 KA Penumpang Batal, KAI Daop 7 Tingkatkan Angkutan Barang
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.