Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., pengacara di kantor Advokat JTM & Rekan saat melapor di Mapolres Blitar Kota

BLITAR  – Advokat JTM & Rekan secara resmi melaporkan pejabat Pemkot Blitar ke Satreskrim Polres Blitar Kota, Senin (20/4/2020). Laporan tersebut terkait kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi Cocid-19 oleh Plt Wali Kota Blitar, Santoso, Jumat (17/4/2020) lalu. Dimana dalam kegiatan tersebut terjadi pengumpulan banyak orang di gedung kesenian Kota Blitar. Hal ini dinilai telah melanggar Maklumat Kapolri Nomor:  Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona ( Covid-19).

Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., pengacara di kantor Advokat JTM & Rekan mengatakan, Pemerintah Kota Blitar telah mengadakan bagi-bagi sembako kepada masyarakat, dengan mengumpulkan banyak orang di tempat umum dan Gedung Kesenian milik Pemerintah Kota Blitar atas undangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Blitar.

“Hal ini dapat dimaknai pelecehan terhadap Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19),” kata Joko Trisno Mudiyanto, Senin (20/4/2020).

Baca juga : Plt Wali Kota Blitar Langgar Maklumat Kapolri, Dewan Geram

Lebih lanjut Joko Trisno menegaskas, bahwa poin penting dalam maklumat tersebut adalah tidak menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri. Seperti pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis, kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Baca juga : Tuai Kritikan Dewan Dan Warga, Pemkot Blitar Ubah Teknis Pembagian Sembako

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat,” tandas Joko Trisno.

Joko Trisno menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah mengabaikan dan melecehkan Maklumat Kapolri tersebut.  Dan atas perbuatan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah Kota Blitar apapun bentuk kegiatannya, seharusnya dikenakan sanksi pidana sebagaimana KUHP Pasal 216 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

“Anehnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mendapat perlakuan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH). Sementara kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Kota Blitar dibiarkan dan sepertinya menjadi hal yang biasa tanpa diingatkan ataupun dibubarkan,” keluh Joko Trisno Mudiyanto.

Ditambahkan Joko Trisno, hal ini akan menimbulkan kontroversial, dimana hukum hanya berlaku untuk masarakat biasa, sementara tidak untuk para pejabat Pemerintah.

“Kami minta agar Kapolres Blitar Kota menghentikan dan menindak tegas pelaku pengumpulan massa dalam jumlah banyak sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Plt. Wali Kota Blitar, Santoso sejak Rabu (15/4/2020) mengumpulkan banyak orang di rumah warga atau beberapa kelompok PKH untuk menerima bantuan sembako. Bahkan hari Jumat (17/4/2020), Plt. Wali Kota Blitar kembali mengumpulkan banyak orang di gedung kesenian Kota Blitar.

Padahal sudah jelas Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020,  tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona ( Covid-19). Bahkan Kapolri memastikan akan menindak seluruh kegiatan masyarakat yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah besar.

Hal tersebut mendapat kritikan pedas dari sejumlah anggota DPRD Kota Blitar, karena tidak sejalan dengan Maklumat Kapolri. Dimana pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), yaitu tidak boleh berkumpul atau mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Karena untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut salah satu caranya adalah melakukan physical distancing dan social distancing.

Dewan juga menyayangkan, kenapa pembagian bantuan tersebut tidak dilakukan langsung ke rumah-rumah warga sesuai data penerima seperti yang dilakukan Pemkab Blitar. Dimana Pemkab Blitar melakukan pembagian bantuan sembako tersebut, disampaikan ke rumah masing-masing sesuai data yang dimiliki Pemkab Blitar. Hal ini sangat sejalan dengan yang dilakukan pemerintah pusat dimana PSBB benar-benar dijalankan, tetapi kebutuhan masyarakat tetap didistribusikan. (Fajar AT)

Tuai Kritikan Dewan Dan Warga, Pemkot Blitar Ubah Teknis Pembagian Sembako
Alasan Tak Punya Biaya Pulang Kampung, Eks Napi Asimilasi Baru Sehari Bebas Kembali Berulah
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.