BLITAR – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan empat oknum anggota DPRD Kabupaten Blitar tak kunjung menemui solusi. Karena dinilai tidak cukup bukti,  aduan warga Desa Karangnongko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini, dihentikan penyidik Polres Blitar Kota. Atas penghentian penyelidikan kasus tersebut, warga melaporkan kasis ini ke Polda Jawa Timur.

Ahmadi, pelapor yang juga warga Desa Karanganyar Timur Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mengaku telah melaporkan kasus ini ke Mapolda Jatim.

“Ini tanda bukti laporan pengaduan ke Polda Jatim, tertera pada nomor TBL/102/II/2020/UM/JATIM tertanggal 9 Januari 2020,” kata Ahmadi, Rabu (18/3/2020).

Lebih lanjut Ahmadi menyebut, total warga yang diminta uang sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) untuk memgurus tanah seluas sekitar 223 hektar.

“Saat itu, warga yang mau menjadi donatur mengumpulkan uang. Ada yang Rp 2 juta, dan yang mampu bisa mencapai Rp 25 juta,” tandas Ahmadi.

Sementara itu, Kuasa Hukun Warga Perkebunan Karangnongko, Mohammad Ababilil Mujaddidyn mengatakan, dalam laporan di Polda Jatim, pihaknya sudah membawa dua alat bukti. Yaitu keterangan saksi yang sudah dilegalisir, foto bukti pertemuan anggota dewan dengan warga, serta rekaman telepon.

“Total uang warga yang digelapkan hampir Rp 50 juta, dengan janji warga akan dibantu pengurusan sertifikat hak milik tanah. Sementara yang tercatat, senilai Rp.335 juta,” jelasnya.

Sebelumnya Wasis Kunto Atmojo, salah satu anggota DPRD yang namanya ikut disebut dalam permasalahan ini, telah memberikan klarifikasi. Justru dirinya dan ke tiga rekannya adalah korban. Wasis menegaskan tidak pernah menerima uang dari siapapun. Baik warga Perkebunan Karangnongko maupun panitia redistribusi.

Wasis mengaku, justru telah mengeluarkan uang pribadi karena dimintai tolong oleh salah satu oknum. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi maupun alasan kepengurusan lainnya yang tidak disebutkan secara rinci.

“Saya tegaskan dan garis bawahi saya dan ke tiga teman saya adalah korban. Saya tidak pernah menerima uang dari siapapun.
Karena tidak ada bukti kwitansi penerimaan, foto penyerahan uang atau bukti kuat lain. Justru saya mengeluarkan uang pribadi karena dimintai tolong oleh salah satu oknum. Saya punya bukti transfer dan bukti kwitansinya,” jelas Wasis.

Untuk diketahui, kejadian ini berawal tahun 2016 saat keempat anggota dewan itu melakukan kunjungan kerja ke perkebunan Karangnongko. Dalam pertemuan itu, satu diantara empat anggota dewan, menjanjikan akan membantu memperjuangkan pengurusan tanah yang ditempati warga menjadi sertifikat hak milik. Bahkan keempat anggota dewan itu datang bersama lima orang yang mengaku sebagai staf ahli Menteri Agraria (Sofyan Djalil). Hingga membuat warga tambah yakin bahwa keempat anggota dewan itu bisa membantu mereka. (Fajar AT)

Antisipasi Penyebaran Corona, Polres Blitar Semprotkan Desinfektan Ke Tempat Ibadah
Polisi Tangkap Penebar Hoax 15 Warga Blitar Positif Corona
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.