Massa PMII Blitar Rya menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar

BLITAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar Raya menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (27/2/2020).  Aksi unjukrasa ini meyoroti pencemaran lingkungan limbah kotoran sapi dari sebuah peternakan PT. Greenfields di Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. 

Sebagai simbol limbah yang mencemari lingkungan di sekitar lokasi peternakan, dalam aksinya mahasiswa  membawa susu dan kotoran sapi. Bahkan mereka juga melakukan aksi teatrikal di depan gerbang Utara gedung DPRD Kabupaten Blitar.

Agus Efendi, koordinator aksi mengatakan, pihaknya  enyampaikan lima tuntutan. Diantaranya, meminta hasil audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dengan pihak peternakan, mengembalikan hak-hak penggunaan sungai warga yang tercemar limbah, mengoptimalkan peran Komisi III DPRD Kabupaten Blitar dalam pembenahan Amdal, segera memberi sanksi kepada peternakan jika tidak bisa menyelesaikan masalah limbah dan harus ada sidak rutin di lokasi pencemaran.

“Kami menuntut Komisi III DPRD Kabupaten Blitar agar segera menyelesaikan masalah peternakan sapi PT Greenfield.  Karena kita tahu mereka sepertinya kurang bisa diajak komunikasi, sehingga kalau bisa justru segera diberi sanksi,” kata Agus Efendi.

Lebih lanjut Agus mengaku, sebelum aksi ini, pihaknya  udah ke lapangan. Mereka menemukan sungai yang masih tercemar kotoran sapi seperti tidak ada solusi. 

“Ada sungai yang lokasi pencemarannya di sekitar SD sangat menganggu proses belajar mengajar,” tegas Agus Efendi.

Sementara Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan, pihaknya sepakat dengan massa aksi. Sebagai wakil rakyat pihaknya mendukung adanya investasi di Kabupaten Blitar, namun  investasi yang tidak merugikan kepentingan masyarakat.

“Kami sepakat dengan aksi mahasiswa hari ini. Kita memang  butuh investasi tapi investasi yang tidak merugikan kepentingan masyarakat seperti ini. Kami sebagai wakil rakyat, tentunya  membela kepentingan rakyat,” tegas Panoto.

Panoto menambahkan, pihaknya akan terus mengawal rekomendsi Bupati Blitar terkait peternakan tersebut. Dalam rekomendasi itu, Pemkab Blitar memberi waktu tujuh hari kepada pihak peternakan untuk segera menyelesaikan masalah limbah. Namun hingga kini ternyata belum ada tindakan pasti dari pihak peternakan.

“Sekarang kita menuju tahapan paksaan kepada PT Greenfield. Karena masa kesepakatan tujuh hari berakhir. Apabila tidak ada progres, maka akan ada proses peninjauan perizinan perusahaaan. Kita tidak mau masalah ini berlarut larut. Nanti dinas terkait akan memberi deadline sampai ada tindakan tegas. Kita akan segera rapat dengan tim percepatan investasi baru kemudian akan ada tindakan,” pungkas Panoto. (Fajar AT)

Nyalakan Api Biru Dengan Energi Terbarukan
Sejumlah Santri Anak-anak di Blitar, Diduga Dicabuli Guru Ngajinya
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.