Anggota Komisi III DPRD Kota Blitar bersama Dinas Kominfo Kota Blitar mengecek hasil pekerjaan proyek jaringan Fiber Optik (FO) di beberapa titi secara acak
  • Rekanan Tetap Harus Bayar Denda Sekitar Rp. 348,5 Juta

Blitar – Anggota Komisi III DPRD Kota Blitar bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Blitar kembali mengecek hasil pekerjaan proyek jaringan Fiber Optik (FO). Pengecekan pada Selasa (11/02/2020) ini, dilakukan secara acak di lima titik yang tersebar di Kota Blitar.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kominfo Kota Blitar, Wahyudi Eko mengatakan, pengecekan ini dilakukan, karena ingin memastikan pekerjaan proyek Fiber Optik di masa perpanjangan selama 50 hari sudah beres apa belum.

“Rekanan sudah menyelesaikan pekerjaan di masa perpanjangan, Dan dari hasil pengecekan, pekerjaannya sudah sesuai dengan kontrak,” kata Wahyudi Eko.

Lebih lanjut Wahyudi menyampaikan, pengecekan pekerjaan tersebut meliputi, kedalaman galian, penyambungan kabel, koneksi di klien, dan rekondisi di lubang bekas galian.

“Dari sejumlah titik yang dicek, sejumlah pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak,” jelas Wahyudi.

Wahyudi menambahkan, sesuai kontrak kedalaman galian 1,5 meter. Namun setelah dilakukan pengecekan di beberapa titik kedalamannya tidak sampai 1,5 meter.

“Di beberapa titik tadi, kedalamannya tidak sampai 1,5 meter, karena kondisi tanahnya tidak memungkinkan, disebabkan ada yang berbatu,” tandasnya.

Menurut Wahyudi, sebenarnya masa perpanjangan pekerjaan proyek FO ini selama 50 hari. Namun, rekanan sudah menyelesaikan pekerjaan di masa perpanjangan selama 41 hari.

“Selanjutnya jika sudah selesai, proyek FO ini akan kami serahkan ke Pemkot. Akan tetapi masih ada masa pemeliharaan selama setahun,” ujarnya.

Wahyudi menandaskan, meski pekerjaan proyek  jaring Fiber Optik ini sudah selesai, namun rekanan tetap membayar denda selama menyelesaikan pekerjaan di masa perpanjangan. Dimana nilai dendanya satu per mil per hari dari nilai proyek. Sedangkan nilai proyek FO ini sekitar Rp 8,5 miliar. Berarti rekanan harus membayar denda sekitar Rp 8,5 juta per hari dikali lama masa perpanjangan.

“Jika dimasa perpanjangan rekanan bisa menyelesaiakan pekerjaan selama 41 hari, maka denda yang harus dibayar ke Kas Daerah sebesar Rp. 348,5 juta. Rekanan bisa menyetor sendiri ke Kas Daerah atau bisa kami potong dari biaya proyek yang belum terbayar,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Blitar, Rido Handoko mengatakan, meskipun hasil pengecekan di beberapa titik, pekerjaan proyek fiber optik sudah sesuai dengan kontrak. Namun, Komisi III meminta rekanan untuk menyempurnakan penutupan bekas galian fiber optik di beberapa titik.

“Hasil pengecekan tadi, kalau pekerjaan sudah sesuai, hanya saja pengembalian galian di beberapa titik ada yang belum sempurna. Kami minta rekanan segera menyempurnakan penutupan bekas galian di beberapa titik,” tegas Rido Handoko.

Proyek pembangunan jaringan Fiber Optik dikerjakan pada 2019 kemarin, namun tidak selesai tepat waktu. Akhirnya, ada waktu perpanjangan pekerjaan proyek selama 50 hari dengan ketentuan rekanan harus membayar denda sebesar Rp 8,5 juta per hari. (Fajar AT)

Antisipasi Corona, 12 Santri Peserta Lomba Robotik di Malaysia Langsung Jalani Screening
Tim Gabungan Razia Cafe dan Karaoke Di Blitar
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.