Komisi III DPRD Kota Blitar sidak proyek jaringan Fiber Optik

BERITABLITAR.COM – Meski sudah diberi waktu perpanjangan hingga 15 hari, proyek pembangunan jaringan Fiber Optik (FO) di Kota Blitar tetap belum selesai. Komisi III DPRD Kota Blitar saat sidak, Senin (27/02/2020), menemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Blitar, Rido Handoko mengatakan, pihaknya telah mengecek sejumlah titik pembangunan jaringan Fiber Optik di Jalan Mastrip, Jalan Merdeka, Jalan Veteran dan Jalan Sudanco Supriyadi. Hasilnya Komisi III menemukan pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan.

“Dari empat lokasi yang kami cek, kami menemukan masih ada kekurangan dalam pekerjaan proyek fiber optik,” kata Rido Handoko, Senin (27/01/2020).

Lebih lanjut Rido menyampaikan, temuan tersebut diantaranya, kedalaman bak kontrol dan sambungan kabel. Dimana sesuai perencanaan, kedalaman bak kontrol sekitar 1,5 meter, tapi temuan di lokasi kurang dari itu. Sedangkan sambungan kabel seharusnya posisinya tidak boleh terendam air, tapi temuan di lokasi posisi sambungan kabel terendam air.

“Kami menemukan sambungan kabel terendam air. Ini hasil cek di Jalan Mastrip dan Jalan Merdeka. Sedangkan di Jalan Veteran dan Jalan Sudanco Supriyadi kami temukan kedalaman bak kontrol kurang dari 1,5 meter,” jelas Rido.

Rido menambahkan, sampai sekarang pekerjaan tetap belum selesai 100 persen. Padahal sebenarnya rekanan sudah diberi waktu perpanjangan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 15 hari dengan membayar denda Rp 8,5 juta per hari. Sementara waktu perpanjangan maksimal 50 hari.

“Setelah kami mengecek di lokasi, ternyata pekerjaan tetap belum selesai 100 persen. Artinya rekanan tidak menjalankan rekomendasi dari kami sebelumnya,” tandasnya.

Rido menandaskan, dari hasil temuan ini, Komisi III merekomendasikan agar rekanan memperbaiki pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan selama batas maksimal waktu perpanjangan yaitu sekitar 50 hari.

“Jika tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, rekanan akan diputus kontrak dan biaya proyek yang dibayarkan hanya sesuai pekerjaan yang terpasang,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menyebut, dari total anggaran proyek sekitar Rp 8,5 miliar, yang sudah dicairkan sekitar Rp 6 miliar. Sehingga masih ada anggaran Rp 2,5 miliar yang belum dibayarkan.

Sementara konsultan pengawas proyek, Dody Hermawan mengatakan, dari hasil pengawasan memang banyak temuan di lokasi. Temuan tersebut terkait rekondisi yang tidak selesai 100 persen dan pemasangan sambungan kabel yang tidak sesuai perencanaan.

“Ini harus diperbaiki semua. Seharusnya posisi sambungan kabel tidak boleh terendam air, karena mempengaruhi koneksi,” jelas Dody.

Dody mengaku, karena jumlah titik sambungan kabel banyak, maka untuk  memperbaiki semua posisi sambungan kabel, waktunya tidak cukup. (Fajar AT)

Antisipasi Virus Corona, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Siapkan 13 Ruang Isolasi
Polisi Berhasil Amankan Dua Pria Perampas HP Anak SMP Di Blitar
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.