Proyek Normalisasi sungai sebagai salahsatu antisipasi banjir di Kecamatan Sutojayan

Oleh : Gunawan Wibisono

BERITABLITAR.COM – Beberapa saat yang lalu, saat penghujan mulai mengguyur, kita dihebohkan dengan rekaman yang beredar di berbagai media sosial, youtube, facebook, tentang bencana alam yang terjadi. Seperti bencana puting beliung di Kota Bangkalan, Kediri, dan kota-kota yang lain.

Suatu kejadian yang tidak terduga-duga dan dahsyat terjadi. Kerugian material tentu sangat dirasakan masyarakat yang terkena bencana. Masih segar dalam ingatan kita, kejadian setahun yang lalu, memasuki penghujung tahun 2018, saat konser musik grup band Seventeen di Tanjung Lesung, Selat Sunda. Tanpa disangka-sangka, bencana gelombang tsunami memporak-porandakan semuanya. Dalam hitungan menit, pelantun lagu Kemarin itu harus kehilangan istri tercinta dan beberapa rekan kerjanya. Peristiwa menyedihkan yang membuat prihatin semua pihak. Dari bencana tersebut, semua kejadian terjadi secara tiba-tiba, tak terduga, tanpa ada peringatan terlebih dulu.

Apakah hal tersebut adalah sebuah takdir?tentu bila sudah terjadi, merupakan takdir dan ketetapan Alloh. Tapi manusia juga diperintahkan untuk bisa mengubah nasibnya. Sebagaimana sebuah bencana alam yang terjadi, manusia dapat berusaha untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan korban yang terjadi. Itu merupakan prinsip dari mitigasi. Peringatan dini/mitigasi ini penting untuk diterapkan, terlebih untuk daerah yang rawan bencana. Menurut Undang-undang no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

Dalam wilayah administrasi, baik desa maupun kelurahan, dapat dikatakan rawan bencana bila pernah mengalami kejadian tersebut. Secara geografis, wilayah Kabupaten Blitar cukup kompleks. Mulai dari beberapa kecamatan di daerah pesisir laut jawa/pantai selatan, kemudian ada desa/kelurahan yang dilintasi salahsatu sungai yang terbesar di pulau jawa, yakni brantas. Serta wilayah pegunungan yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter dari ketinggian air laut. Dari kondisi geografis tersebut, tentunya membawa potensi terjadinya bencana alam. Survei Potensi Desa 2019 dari BPS Kabupaten Blitar mencatat, dari seluruh jumlah desa/kelurahan, selama setahun telah terjadi beberapa kejadian bencana alam. Diantaranya, 14 desa dilanda tanah longsor, 2 desa diterjang gelombang pasang, 7 desa/kelurahan terkena banjir dan 17 desa yang dilintasi puting beliung. Kejadian tersebut dicatat baik yang menimbulkan kerugian maupun tidak. Jika sudah pernah ada kejadian, tentu semua pihak harus waspada, karena daerah tersebut termasuk dalam kawasan rawan bencana. Selain itu, Kabupaten Blitar juga masuk dalam 8 Kabupaten di Jawa Timur yang rawan terjadinya tsunami. Seperti dilansir dari detiknews.com, Rabu 13 Juli 2019, Kepala BPBD Kabupaten Blitar Heru Irawan mengatakan sebanyak 13 desa di empat kecamatan berpotensi terdampak tsunami karena diketahui berada di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menajam kebawah lempeng eurasia. Posisi ini merupakan generator gempa kuat, sehingga di sebut sebagai kawasan yang rawan gempa dan tsunami. Fakta ini seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak untuk mencegah dan meminimalkan dampak terjadinya bencana. Meskipun termasuk dalam kawasan rawan tsunami, ternyata dari 20 alat pendeteksi tsunami, tidak ada yang terpasang di pesisir selatan Kabupaten Blitar.  

Lalu, bagaimnakah solusi untuk kawasan rawan bencana tersebut?tentunya dengan adanya mitigasi/peringatan dini. Dalam sebuah harian surat kabar, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan, menghadapi cuaca hujan lebat yang terjadi selama Desember-Januari 2020, kita mesti beradaptasi dengan mitigasi. Hal tersebut diperoleh berdasarkan data. Tidak hanya dari satelit, tetapi juga berbagai radar dengan beragam model, agar diperoleh data dengan akurasi 85-90 persen. Oleh karena itulah, data BMKG disebut bukan lagi sekedar perkiraan, tapi sudah merupakan prakiraan, kalaupun meleset 20-15 persen, itu semua terjadi karena keterbatasan. Senada dengan hal tersebut, mengingat pentingnya data, pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Daerah, BPBD, Tagana, dan stakeholder lain yang berkaitan dengan bencana di wilayah Kabupaten Blitar bisa mengembangkan data yang akurat untuk mitigasi yang berkualitas. Mulai dari memetakan desa yang rawan bencana, identifikasi jenis bencana alam yang pernah terjadi, serta penanganan yang dilakukan untuk menghadapi bencana.

Sejauh ini, sistem peringatan dini sudah mulai diterapkan. Survei Podes lanjutan 2019 juga mencatat selama tahun 2018 sampai dengan April 2019, sebanyak 40 desa/kelurahan mendapatkan sentuhan mitigasi. Baik berupa fasilitas, maupun upaya peningkatan dan penyadaran kemampuan menghadapi bencana. Tentunya diperoleh dari campur tangan pemerintah serta dinas instansi terkait. Akan lebih signifikan dan tepat sasaran bila gerakan mitigasi tersebut lebih di fokuskan pada desa yang rawan bencana. Karena dari hasil survei Podes tersebut, masih ada desa rawan bencana justru belum mendapatkan atau melakukan mitigasi, khususnya desa yang pernah mengalami tanah longsor, maupun puting beliung. Bila ada data yang akurat dan terintegrasi dengan baik, sinkronisasi terjalin dengan baik serta mitigasi yang efektif dan efisien bisa digapai.

Berbagai upaya telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar memberikan pemahaman terkait bencana alam. Agar masyarakat semakin mengerti dan lebih waspada terhadap bencana. Hal ini sangat positif dan perlu terus ditingkatkan. BPBD beserta stakeholder yang lain, diantaranya Dinas kesehatan, Kominfo, Polri, TNI, Tagana, Basarnas, PMI, Banser, Dishub dan Pemerintah Desa tambakrejo terlibat dalam rapat koordinasi gladi lapang bencana tsunami. Gladi tersebut dipersiapkan untuk simulasi kesiapsiagaan menghadapi tsunami. Menurut Sekertaris BPBD, gladi tersebut dipersiapkan untuk simulasi bencana tsunami di bulan februari 2020. Simulasi tersebut sangat penting untuk memberikan pemahaman untuk menyelamatkan diri, keluarga dan lingkungan saat bencana benar-benar terjadi.

Memanfaatkan teknologi informasi saat ini, mitigasi pun dapat dilakukan. Dengan jejaring pesan SMS, atau lebih luas lagi dengan WAG(Whatsapps Group), Kepala Desa beserta perangkat, kader desa dan tokoh masyarakat bisa memberikan informasi dan menyebarkan berita tentang bencana alam kepada warga desanya, dengan catatan konten tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan resmi untuk menghindari berita hoax. Selain langkah sosialisasi tersebut, simulasi bencana merupakan cara strategis dalam menerapkan mitigasi terhadap bencana. Diharapkan tidak hanya kawasan rawan tsunami, tetapi dapat juga menyentuh kawasan rawan bencana yang lain. Karena potensi bencana itu masih ada, sehingga dengan langkah yang intensif dan massive, kita mampu berkompromi dengan bencana, tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian, baik berupa korban jiwa, material dan kerugian lainnya. Setidaknya, meskipun sudah menjadi ketetapan Alloh terjadinya bencana, biarlah itu terjadi. Kita masih bisa berusaha menghindari, melindungi diri kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. (*)

Pekerja Srabutan Di Blitar Edarkan Sabu, Diamankan Polisi
Polres Blitar Kota Gelar Upacara HUT Satpam ke 39
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.