BERITABLITAR.COM – Karena kurang cukup bukti, dugaan penipuan yang menyangkut nama empat anggota DPRD Kabupaten Blitar terancam dihentikan. Sebelumnya polisi telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pengadu dan saksi dugaan penipuan tersebut.

Kasatreskrim Polres Blitar Kota,  AKP Heri Sugiono mengatakan, mereka yang telah diperiksa diantaranya, 1 orang pengadu dan 3 orang saksi. Menurut keterangan pengadu, 3 orang saksi ini mengetahui adanya penyerahan uang kepada salah satu oknum anggota dewan yang diadukan.

“Saat ini kami masih memeriksa pengadu dan saksi. Karena sampai sekarang belum ada petunjuk tersebut, apakah ada transaksi baik melalui perbankan atau kwitansi. Untuk itu kami minta pengadu untuk melengkapi petunjuk lain terkait dengan aduannya,,” kata Heri Sugiono.

Lebih lanjut Heri Sugiono menegaskan, polisi memberikan waktu kepada pengadu untuk segera melengkapi petunjuk. Namun jika tidak segera dilengkapi, otomatis pengaduan tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan dan kasusnya akan dihentikan.

“Kami beri batas maksimal. Jika pengadu tidak bisa melengkapi, aduannya tidak bisa ditingkatkan. Dan otomatis akan kami hentikan,” tegasnya.

Heri menambahkan, hingga saat ini bukti yang ada hanya sebatas keterangan saksi saja, belum ada bukti lainya. Menurut Heri keterangan saksi saja tidak kuat untuk dasar melanjutkan pengaduan ini ke laporan. karena sesuai dengan KUHP disebutkan keterangan saksi 1000 orang sama saja dengan 1 orang.

“Untuk memperkuat pengaduan ini, harus ada bukti fisik. Jika tidak ada kami sulit melanjutkannya,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar diadukan ke Polisi terkait dugaan tindak penipuan pengurusan penerbitan sertifikat tanah warga Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Pengaduan tersebut dibenarkan Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Heri Sugiono. Sesuai dengan Tanda Bukti Laporan  Pengaduan no : TBLP/259/XII/2019/Satreskrim tertanggal 21 Desember 2019. Ada empat orang yang diadukan, masing-masing adalah  W, E, A dan M. Mereka diadukan atas dugaan tindak penipuan pengurusan penerbitan sertifikat tanah dengan biaya operasional penerbitan sertifikat sejumlah sekitar Rp 335 juta.

Heri menyebut, pada kunjungan itu, salah  seorang anggota DPRD menjanjikan akan memperjuangkan pengurusan tanah yang ditempati warga menjadi sertifikat hak milik. Kemudian warga membentuk kepanitiaan redistribusi. Untuk proses ini salah seorang anggota DPRD meminta panitia untuk menyiapkan biaya operasional penerbitan sertifikat. Kemudian panitia mengumpulkan uang dari warga yang jumlah totalnya mencapai Rp 335 juta. Uang ini kemudian diserahkan ke salah satu anggota DPRD secara bertahap hingga tiga kali. Namun setelah diserahkan tidak ada realisasi hingga sekarang. Sehingga panitia mengadukan masalah ini ke Satreskrim Polres Blitar Kota. (Fajar AT)

Ditemukan Mayat Bayi Laki-laki Terbungkus Kain Hitam Hanyut di Sungai
Normalisasi Sungai Unut Tersumbat, Kapolres Blitar Gerakan Bersih Bersih Sampah
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.