Kantor DPRD Kabupaten Blitar

BERITABLITAR.COM – Pasca diberitakannya pengaduan dugaan tindak penipuan terkait pengurusan penerbitan sertifikat tanah warga Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, kini salah seorang anggota Dewan (A) angkat bicara.

Dia (A) mengaku tidak mengetahui ada kesepakatan pengurusan penerbitan sertifikat tanah warga, hingga muncul harga Rp. 335 juta seperti yg diberitakan di media. Namun dia membenarkan, jika dirinya pernah diajak temannya (salah satu anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar yang berinisisl E ) katanya diundang warga perkebunan Karangnongko dalam rangka acara makan-makan bersama warga.

“Memang beberapa waktu lalu (2016) saya pernah ke sana diajak teman salah satu anggota dewan E dalam rangka acara makan. Karena saya menghargai yg mengajak ya saya ikut datang ” katanya.

Lebih lanjut dia menyampaikan, saat dia sampai di rumah salah satu warga Karangnongko, sudah banyak masyarakat dan langsung makan.

“Saat itu sayapun juga tidak membuat statment apa-apa di sana. Nah setelah ya sudah tidak ada apa-apa, dan seanjutnya saya pulang. Namun selang bebera kemudian saya kaget, kok ada berita seperti itu. Padahal saya merasa setelah itu tidak ada komunikasi dg warga sama sekali  apalagi petung. Kemudian sampai muncul nominal itu saya juga tidak mengerti. Jadi masalah adanya uang seperti yg dibetitakan di media itu saya tidak tahu,” paparnya.

Sementara terkait keberadaan lima orang yang mengaku dari Jakarta dan merupakan staf  Menteri Agraria dan Tata Ruang, seperti yang diberitakan itu dia mengaku tidak tahu sama sekali.

“Saya itu juga bingung. Kalau dari tim itu saya juga tidak tahu, karena pada saat saya kesana, kan banyak masyarakat. Yaa saya pikir semua masyarakat karangnongko,  Jadi pikiran saya semua  ya masyarakat, karena pada saat saya datang itu sudah ada orang semua . Saya tidak tahu kalau ada tim yang mengaku staf  Menteri Agraria dan Tata Ruang,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar diadukan ke Polisi terkait dugaan tindak penipuan pengurusan penerbitan sertifikat tanah warga Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Pengaduan tersebut dibenarkan Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Heri Sugiono. Dimana  pengaduan itu diterima Polres Blitar Kota pada 21 Desember 2019. Ada empat orang yang diadukan, masing-masing adalah  W, E, A dan M. Mereka diadukan atas dugaan tindak penipuan pengurusan penerbitan sertifikat tanah dengan biaya operasional penerbitan sertifikat sejumlah sekitar Rp 335 juta.

Heri menyebut, pada kunjungan itu, salah  seorang anggota DPRD menjanjikan akan memperjuangkan pengurusan tanah yang ditempati warga menjadi sertifikat hak milik. Kemudian warga membentuk kepanitiaan redistribusi. Untuk proses ini salah seorang anggota DPRD meminta panitia untuk menyiapkan biaya operasional penerbitan sertifikat. Kemudian panitia mengumpulkan uang dari warga yang jumlah totalnya mencapai Rp 335 juta. Uang ini kemudian diserahkan ke salah satu anggota DPRD secara bertahap hingga tiga kali. Namun setelah diserahkan tidak ada realisasi hingga sekarang. Sehingga panitia mengadukan masalah ini ke Satreskrim Polres Blitar Kota. (Fajar AT)

Cegah Banjir dan Tanah Longsor, Polres Blitar Kota Tanam 1000 Pohon
Diduga Lakukan Penipuan, Empat Anggota DPRD Kabupaten Blitar Diadukan ke Polisi
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.