Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Heri Sugiono

BERITABLITAR.COM – Diduga melakukan tindak penipuan pengurusan penerbitan sertifikat tanah warga Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar diadukan ke Polisi.

Kasatreskrim Polres Blitar Kota, AKP Heri Sugiono mengatakan, aduan tersebut diterima Polres Blitar Kota pada 21 Desember 2019. Ada empat orang yang diadukan, masing-masing adalah  W, E, A dan M. Mereka diadukan atas dugaan tindak penipuan pengurusan penerbitan sertifikat tanah.

“Ada 4 orang yang diadukan. Pengaduan ini terkait dengan biaya operasional penerbitan sertifikat sejumlah sekitar Rp 335 juta. Yang mengadukan seorang  bernama Ahmadi, warga Karanganyar Timur, Kecamatan Nglegok,” kata Heri Sugiono, Senin (30/12/2019).

Lebih lanjut Heri menyampaikan, dalam aduan tersebut dijelaskan, jika dugaan penipuan telah terjadi sekitar tahun 2016. Saat itu ke empat anggota DPRD Kabupaten Blitar ini tengah melakukan kunjungan kerja ke Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok.

“Dalam kunjungan kerja itu mereka bertemu dengan warga yang tinggal di Perkebunan Karangnongko,” tandasnya.

Heri menambahkan, pada kunjungan itu, salah  seorang anggota DPRD menjanjikan akan memperjuangkan pengurusan tanah yang ditempati warga menjadi sertifikat hak milik. Kemudian warga membentuk kepanitiaan redistribusi. Untuk proses ini salah seorang anggota DPRD meminta panitia untuk menyiapkan biaya operasional penerbitan sertifikat. Kemudian panitia mengumpulkan uang dari warga yang jumlah totalnya mencapai Rp 335 juta.

“Uang ini kemudian diserahkan ke salah satu anggota DPRD tersebut secara bertahap hingga tiga kali. Namun setelah diserahkan tidak ada realisasi hingga sekarang. Sehingga panitia mengadukan masalah ini ke Satreskrim Polres Blitar Kota,” papar Heri.

Kasatreskim menegaskan, atas adanya aduan ini pihaknya akan segera membuat surat penyelidikan. Nantinya tim dari Satreskrim Polres Blitar akan turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan.

“Jika nantinya di lapangan ditemukan adanya dugaan seperti yang diadukan, kami akan langsung gelar perkara dan meminta melakukan laporan resmi untuk segera ditingkatkan ke tahap penyidikan,” tegasnya.

Sementara Ahmadi, warga yang mengadukan masalah ini  ke polisi saat dihubungi melalui telepon seluler mengatakan, jika keempat anggota DPRD itu awalnya datang ke perkebunan Karangnongko dengan membawa lima orang yang mengaku dari Jakarta dan merupakan staf  Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan  Djalil.

“Mereka lalu menjanjikan akan menyelesaikan sertifikat tanah pada 2017,” jelas Ahmadi.

Karena tidak kunjung ada kejelasan, lanjut Ahmadi, pihaknya kemudian nekat ke Jakarta mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hasilnya lima orang yang dibawa ke perkebunan oleh anggota DPRD Kabupaten Blitar itu ternyata bukan staf dari Menteri Agraria dan Tata Ruang.

“Saya kemudian lagsung konfirmasi ke dewan alasanya dewan juga ketipu. Kemudian mereka (anggota DPRD) tidak bisa saya hubungi lagi.  Bahkan ketemu pun tidak menyapa akhirnya saya adukan. Karena kami kan ingin kejelasan,” ungkap Ahmadi.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto saat dikonfirmasi mengaku  belum mengetahui terkait aduan tersebut.

“Saya belum tahu, nanti saya akan cek dulu apakah benar ada aduan seperti itu,” jelas Suwito Saren.

Sedangkan ke empat anggota DPRD Kabupaten Blitar tersebut hingga kini, belum bisa dimintai pernyataan terkait hal tersebut. (Fajar AT)

Salah Satu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Klarifikasi Soal Terlibat Dugaan Penipuan Karangnongko
Sekolah Dasar di Blitar Rusak Tertimpa Pohon
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.