BERITABLITAR.COM – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menandatangani usulan penetapan Wali Kota Blitar definitif. Kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memproses dan mengajukannya ke Menteri Dalam Negeri terkait penetapan Walikota Blitar definitif tersebut.

Dalam sambutannya saat peresmian Masjid Ar Rahman di Kota Blitar, Rabu (25/12/2019), Khofifah menegaskan hal tersebut. Saat menyebutkan nama Plt Wali Kota Blitar Santoso, Gubernur Khofifah langsung mengatakan, jika sebentar lagi Santoso akan menjadi Wali Kota Blitar, karena dirinya sudah menandatangani surat ke Mendagri.

“Saya sudah menandatangani pak, makanya saya bisa mengatakan sebentar lagi definitif menjadi wali kota,” kata Khofifah Indar Parawansa

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan, setelah ditandatangani proses selanjutnya disampaikan ke Mendagri.  Selanjutnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian dan pengangkatan wali kota merupakan ranah  Mendagri.

“Jadi posisi sekarang sudah berproses di Kemendagri, karena SK itu wilayah Kemendagri.  Pemprov hanya update untuk bisa menyampaikan ke Kemendagri bahwa saya sudah menandatangani posisi Plt Wali Kota Blitar,” jelas Khofifah.

Sementara di lokasi yang sama Plt Wali Kota Blitar, Santoso menegaskan, jika status Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Meski sejauh ini Pemkot Blitar belum menerima salinan putusan kasasi Wali Kota Blitar nonaktif, Samanhudi Anwar.

“Saat ini kami menunggu SK dari Kemendagri. Nanti setelah  turun DPRD akan menggelar paripurna untuk menghentikan pak Samanhudi,” kata Santoso.

Santoso mengakui, jika dirinya belum mengetahui kapan SK dari Kemendagri akan turun. Namun pihaknya akan mengikuti dinamika dan proses di Kemendagri.

“Kita tetap mengikuti  dinamika dan proses di Kemendagri. Namun nanti kita akan telusuri agar segera terealisasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Wali Kota Blitar nonaktif, Samanhudi Anwar kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan gedung baru SMPN 3. Samanhudi dijatuhi vonis hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta di Pengadilan Tipikor Surabaya. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik untuk Samanhudi selama 5 tahun.

Atas putusan itu,  jaksa KPK maupun Samanhudi mengajukan banding. Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya tetap memvonis hukuman pidana 5 tahun penjara untuk Samanhudi. Lalu, jaksa KPK mengajukan kasasi terkait putusan banding itu ke Mahkamah Agung (MA). (Fajar AT)

Kelompok Tani Ajukan Aspirasinya ke Anggota DPR RI
Forpimda Kabupaten Blitar Beserta Pemuda Lintas Agama Kunjungi Gereja di Malam Natal
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.