BERITABLITAR.COM – Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar merupakan salah satu desa penerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dari data yang dihimpun Desa Maron tahun 2018 menerima DD sebesar Rp. 762.573.000, dan ADD sebesar Rp. 554.685.000.

Pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar ke setiap deaa di seluruh Indonesia tersebut, bertujuan untuk pembangunan dan membangkitkan perekonomian  masyarakat desa.

Diharapkan, DD dan ADD yang dikelola oleh desa dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya dibarengi kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, serta pelaporan dapat  dipertanggung jawabkan dengan jelas  setiap tahunnya

Namun pelaksanaan di lapangan, dana sangat besar tersebut diduga tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa Maron yang harusnya bisa dikelola dengan maksimal. Seperti terlihat pembangunan infrastruktur, pasar desa, irigasi, jembatan, jalan beton yang dikerjakan dengan asal-asalan.

Salah satu anggota BPD Desa Maron, Aris mengatakan, dalam pembangunan pasar senilai Rp. 311 juta terdapat sisa anggaran (silpa) senilai Rp. 64 juta. Dana Silpa tersebut digunakan untuk pembangunan paving dan pagar keliling tanpa melalui rapat dengan BPD.

“Jadi BPD tidak mengetahui tentang pembangunan paving dan pagar keliling tersebut,” kata Aris.

Lebih lanjut Aris menyampaikan, karena pembangunan paving dan pagar keliling tersebut tidak terdapat dalam Musrenbang. Sehingga kental sekali pengalihan anggaran pembangunan yang tanpa melalui musyawarah desa ini diduga ada penyelewengan atau markup.

“Padahal menurut mekanisme perencanaan DD dan ADD di dalam Petujuk Teknis Pengelolaan DD dan ADD menyebutkan, DD dan ADD adalah salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaannya terintegrasi dalam APBDesa. Oleh karena itu perencanaannya dibahas dalam  forum Musrenbangdes,” paparnya.

Aris menambahkan, bahwa beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), dimana saluran irigasi desa yang seharusnya sedalam 80 centimeter tetapi hanya sedalam 30 centimeter. Bahkan banyak ditemukan keretakan pada dinding Talut Penahan Tanah (TPT), padahal pembangunannya di tahun anggaran 2019 ini.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Mujianto menanggapi hal tersebut menyampaikan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dan segera membentuk tim untuk menyelidiki kasus ini.

“Permasalahan ini akan kami tindak lanjuti dan kami segera bentuk tim untuk menangani kasus ini,” tandas Mujianto.

Sementara itu Kepala Desa Maron belum bisa dikonfirmasi terkait dugaan penyelewengan penggunaan DD dan ADD tersebut. (Fajar AT/Kempes)

Cegah Praktik Judi Pilkades Serentak, Polres Blitar Terjunkan Satgas
Mentan : 10 Pabrik Gula Baru Telah Terbangun, Salah Satunya di Blitar
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.