Sosialisasi peningkatan kapasitas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentang konsolidasi pengadaan serta keterbukaan informasi publik

BERITABLITAR.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar melalui Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan menggelar sosialisasi peningkatan kapasitas Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentang konsolidasi pengadaan serta keterbukaan informasi publik, Senin (30/09). Kegiatan yang dilakukan di salah satu gedung hotel di Kota Blitar itu dibuka langsung oleh Plt Walikota Blitar.

Peserta sosialisasi merupakan pengguna anggaran dilingkup Pemkot Blitar. Sementara narasumber berasal dari Direktorat Advokasi dan Pelayanan Sanggah Wilayah II LKPP, yaitu Prasetyo Nugroho, Ak serta Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos.

Dalam sambutannya, Plt Walikota Blitar, Santoso mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu faktot yang sangat penting dan dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurutnya, kesuksesan pembangunan dupengaruhi oleh efisiensi dam efektifitas pelaksanaan pengadaan barang jasa dimaaing-masing OPD.

“Kedepan tantangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah tidak hanya dari sisi kelembagaan, melainkan juga perlu adanya centre of exellent, yaitu unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah (UKPBJ) sebagai pusat layanan unggulan,” kata Santoso.

Selain itu, lanjut Santoso, juga ada tantangan sumber daya manusia dimana harus ada pejabat fungsional pengelola pengadaan atau pejabat fungsional yang akan menangani pengadaan barang jasa, baik secara kelompok kerja pemilihan dan pejabat pengadaan pada 2020.

Menurut Santoso, pengadaan barang dan jasa juga terdapat kendala. Bahkan ada resiko yang apabila dipetakan terdapat empat kuadran, mulai dari resiko rendah dan bernilai kecil sampai resiko besar bernilai tinggi.

“Pengalaman kita selama ini, tidak jarang dalam prakteknya para pengelola pengadaan terjebal untuk membuat banyak pengadaan. Padahal semakin banyak paket yang dibuat, maka resiko yang dihadapu juga semakin bertambah,” tandasnya.

Santoso menuturkan, salah satu strategi dan modernisasi pengadaan barang dan jasa berupa konsolidasi. Perpres nomor 16 tahun 2018 telah mengamanatkan untuk dilakukan konsolidasi pengadaan dalam rangka mendorong pada pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.

Santoso menambahkan, sementara itu, terkait dengan keterbukaan infomasi publik, kedepan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Sehingga dimungkinkan adanya permohonan permintaan data, informasi dalam pengadaan barang jasa oleh LSM dan masyarakat. Untuk itu dalam memberikan informasi juga harus sesuai dengan regulasi yang ada.

“Keterbukaan informasi publik dan pengawasan masyarakat memang bisa mendorong agar lebih waspada, tanggap, cermat, serta strategis,” terangnya.

Mantan Sekda Kota Blitar ini juga mengajak agar tidak berfikir, bahwa pengadaan barang jasa itu sulit dan repot, namun harus berfikir kalau semuanya untuk kebutuhan Pemkot Blitar.

“Saya menghimbau, dengan ketatnya pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah khususnya dalam hal pengadaan barang jasa tidak mematikan kretifitas,” ujarnya.

Ditemui usai acara, Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Kota Blitar, Toto Robandiyo mengatakan, peserta dalam kegiatan ini merupakan pengguna anggaran, mulai dari Kepala OPD maupun Kepala UPTD termasuk Camat dan Lurah. Materi yang disampaikan adalah konsolidasi pengadaan barang jasa.

“Konsolidasi pengadaan merupakan gabungan dari beberapa paket menjasi satu baik diperencanaan maupun saat pemilihan penyedia” tutur Toto Robandiyo. (Fajar AT/hms/adv)

NPHD Pilkada 2020 di Kota Blitar Ditandatangani
Puluhan Kucing Jantan di Kota Blitar Dikebiri
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.