BERITABLITAR.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Blitar Raya, menggelar aksi demo di perempatan Lovi Kota Blitar, Rabu (25/9/2019). Puluhan jurnalis Blitar Raya ini meminta agar pemerintah membatalkan dan mencabut Revisi KUHP, yang kemarin Selasa (24/9/2019) ditunda oleh DPR RI dalam rapat paripurna.

Selain itu mereka meminta Kapolri untuk mengusut tutas atas kekerasan terhadap wartawan saat melakukan peliputan oleh oknum Polri, dan minta maaf secara terbuka.

Dalam aksinya para pemburu berita ini, membawa poster yang bertuliskan kecaman terhadap rencana Revisi KUHP. Selain itu peserta aksi juga melakukan aksi tutup mulut dan tabur bunga sebagai simbol rasa berduka atas rencana pembungkaman terhadap media dan matinya keterbukaan.

Koordinator aksi, Irfan Anshori mengatakan, ada beberapa poin di pasal revisi KUHP yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. Beberapa pasal di RKUHP tersebut berpotensi membungkam dan mengkriminalisasi kerja para wartawan.

“RKUHP tidak sesuai amanat reformasi dan kehidupan berdemokrasi. Kami menyatakan menolak rencana revisi KUHP. Ada 10 poin di RKUHP yang mengancam kebebasan pers di Indonesia,” kata Irfan Anshori usai aksi demo.

Irfan menyebut, 10 poin pasal di RKUHP yang mengancam kebebasan pers, yaitu, pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah.
Pasal 247 tentang hasutan melawan negara, pasal 262 tentang penyiaran berita bohong, pasal 263 tentang berita tidak pasti, pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, dan pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama. Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dan pasal 440 tentang pencemaran nama baik, serta pasal 446 tentang pencemaran orang mati.

Lebih lanjut Irfan menyampaikan, DPR memang sudah mengeluarkan pernyataan menunda pembahasan RKUHP. Namun menurut Irfan penundaan pembahasan RKUHP itu belum menjamin rasa aman bagi kalangan jurnalis. Karena meski sudah ditunda, tapi tidak menutup kemungkinan RKUHP tersebut akan dibahas dan disahkan dilain waktu.

“Dengan tegas kami meminta RKUHP dicabut. Kalau hanya ditunda, kami khawatir suatu saat RKUHP akan dibahas kembali,” jelasnya.

Irfan Anshori menambahkan, aksi ini selain menolak RKUHP, juga sebagai wujud solidaritas terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan demonstrasi di Makasar oleh aparat.

“Kami meminta Kapolri mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut dan meminta maaf secara terbuka,” tegasnya. (Fajar AT)

Plt Wali Kota Blitar Buka Sosialisasi Peningkatan Kapasitas PPK Pengadan Barang/Jasa
Santripreneur Expo 2019 di Blitar, Ditutup Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora RI
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.