BERITABLITAR.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) melakukan aksi demo di perempatan Lovi Kota Blitar, Senin (2/9/2019). Dalam aksinya massa membawa berbagai poster yang bertuliskan diantaranya, #Save KPK, Dimana Jokowi, Wujudkan KPK Bersih dan Berintegritas.

Mereka mendesak dan menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak menetapkan 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang hari ini diserahkan Pansel KPK. Massa menilai seleksi capim KPK periode 2019-2023 tidak transparan dan diduga terdapat konflik kepentingan, karena lolosnya beberapa nama Capim KPK yang dinilai bermasalah.

Rudi Handoko, koordinator aksi KRPK mengatakan, seleksi capim KPK merupakan momentum strategis untuk mencari nahkoda yang akan mengawal perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Untuk itu proses seleksi yang tidak transparan, tidak mengedepankan nilai-nilai integritas tentu akan menghasilkan pimpinan KPK yang justru memjadi bumerang bagi lembaga KPK.

“Sejak awal pembentukannya, proses seleksi capim KPK telah menuai  berbagai polemik di masyarakat. Diantaranya mulai dugaan konflik kepentingan di internal panitia seleksi, hasil seleksi yang jauh dari kata transparan, dan lolosnya beberapa nama capim yang dinilai bermasyalah”, kata Rudi Handoko usai aksi demo, Senin (2/9/2019).

Lebih lanjut Rudi menyampaikan, KRPK menilai proses seleksi capim KPK periode 2019-2023 ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya, independensi pansel Capim KPK, Yenti Garnasih yang menjabat sebagai tenaga ahli Bareskrim dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Selain Yenti, juga ada Hendardi dan Indriyanto Seno Adji, juga menjadi penasehat Polri. Hal ini diduga sangat berpotensi adanya konflik kepentingan. Dalam proses seleksi capim KPK ini, panpel tidak mempertimbangkan masukan banyak pihak terkait rekam jejak capim KPK yang mengukuti seleksi.

“Ada beberapa nama capim KPK yang tidak tertib terkait lapor LHKPN. Ada yang diduga memiliki rekam jejak pernah menghambat pelaksanaan tugas KPK, dan juga diduga melakukan pelanggaran berat selama bekerja di KPK”, tandasnya.

Menyikapi hal tersebut, KRPK mendesak dan menuntut agar Presiden Joko Widodo tidak menetapkan 10 nama calon pimpinan (capim) KPK yang hari ini diserahkan Pansel KPK. Selain itu KRPK meminta Kepolisian tidak menindaklanjuti laporan pidana terhadap Febri Diansyah, Adnan Topan, dan Ifinawati. KRPK juga mendesak agar kasus kriminalisasi penyidik KPK Novel Bawesdan segera dituntaskan. Serta meminta kepada Polres Blitar agar menangkap pemalsu surat KPK yang mengkriminalisasi M. Trijanto, Ketua KRPK hingga menjalani hukuman pidana. (Fajar AT)

Plt Wali Kota Blitar Serahkan Bantuan Korban Kebakaran
Seorang Pemuka Agama Di Blitar Meninggal Dunia Akibat Tertabrak Sapi Kurban
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.