BNN Blitar Segera Koordinasi Dengan Lembaga Terkait

BERITABLITAR.COM – Terhitung awal Agustus 2019, calon pasangan pengantin wajib melakukan tes urine untuk narkotika. Hal ini sesuai hasil kesepakatan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim dengan Kementerian Agama.

Kepala BNN Kabupaten Blitar, AKBP Agustianto mengatakan, menindaklanjuti hal tersebut
BNN Kabupaten Blitar akan segera melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar. Koordinasi tersebut adalah  soal pelaksana teknis tes urine sebelum menikah.

“Koordinasi antar lembaga itu dilakukan untuk membagi tupoksi dalam teknis pelaksanaan tes urine kepada calon pengantin. Dalam waktu dekat kami segera berkoordinasi dengan instansi terkait. Utamanya Kemenag dan Dinkes Kabupaten Blitar,” kata AKBP Agustianto, Senin (22/7/2019).

Lebih lanjut Agustianto menyampaikan, koordinasi ini adalah untuk membahas terkait teknis pelaksanaan tes urine terhadap para calon pengantin.

“Tes urine ini dilakukan untuk memastikan calon pengantin bersih dari zat narkotika atau tidak,” tandasnya.

Agustianto menandaskan, ini dilakukan untuk melahirkan generasi emas yang bebas dari narkotika dan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sedini mungkin. Apalagi saat ini peredaran narkotika di Jawa Timur masih marak terjadi. 

“Saat ini peredaran narkotika di Jatim masih sangat memprihatinkan. Untuk itu kami menyambut baik rencana ini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan Humas Kementrian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi mengatakan, test urine ini nantinya akan menjadi persyaratan mutlak sebelum kedua pasangan melaksanakan pernikahan. Selain itu, tes urine ini juga untuk mengantisipasi jika salah satu calon pengantin menderita penyakit menular atau penyakit berbahaya, agar bisa tertangani lebih awal oleh tim kesehatan.

“Soal teknis pelaksanaan jika sudah ditetapkan nanti bakal segera disampaikan kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Jamil meminta kepada masyarakat agar lebih bijaksana menyikapi informasi ini dan mendukung program pemerintah. (Fajar AT)

Relokasi Pedagang Pasar Kanigoro Tak Kunjung Dilakukan
Dishub Kota Blitar Usulkan Rp 200 Juta Untuk Bangun Polisi Tidur
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.