Ida Fitri (44), Pemilik akun facebook Aida Konveksi didampingi Penasehat Hukumnya, usai dipanggil penyidik Satreskrim Polres Blitar Kota

BERITABLITAR.COM – Ida Fitri (44), Pemilik akun facebook Aida Konveksi kembali dipanggil penyidik Satreskrim Polres Blitar Kota. Pemanggilan ini dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polres Blitar Kota memeriksa tiga saksi ahli.

Kasatreskrim Polresta Blitar Kota AKP Heri Sugiono mengatakan, hasil keterangan ketiga saksi ahli ini memang semakin menguatkan dugaan jika postingan akun Aida Konveksi memenuhi unsur pidana dalam UU ITE. Sehingga yang bersangkutan kembali dipanggil untuk diperiksa. Meski begitu Heri enggan menjelaskan secara gamblang keterangan para ahli tersebut.

“Keterangan ketiga saksi ahli ini menguatkan dugaan tindak pidana dalam pelanggaran UU ITE,” kata AKP Heri Sugiono, Minggu (7/7/2019).

Lebih lanjut Heri menyampaikan, hal itu merupakan materi penyidikan dan  hanya bisa disampaikan dalam proses persidangan. Meski tiga saksi ahli telah menguatkan dugaan

pelanggaran UU ITE, namun sampai selesainya panggilan kedua terhadap Ida Fitri Sabtu (6/7/2019) kemarin sore statusnya masih sebagai terperiksa.

“Kami akan mengumpulkan bukti lain yang sah dan menguatkan,” pungkas Kasatreskrim Polresta Blitar Kota.

Sementara Oyik Rudi Hidayat, Kuasa Hukum Ida Fitri, usai mendampingi klienya mengaku  akan mengajukan permohonan keberatan atas pasal yang diterapkan terhadap kliennya. Menurut Oyik, awalnya hanya pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa negara yang diterapkan terhadap perkara klienya. Namun belakangan, ada pasal lain tentang UU ITE.

“Itu ancaman hukumannya kan lebih berat. Makanya kami akan mengajukan permohonan kepada penyidik,” kata Oyik Rudi Hidayat, Sabtu (6/7/2019).

Setelah proses pemeriksaan dan penyelidikan, penyidik Satreksim Polres Blitar Kota menerapkan tiga pasal sekaligus, yaitu pasal 45 a ayat 2 UU RI No 19/2018 tentang perubahan UU No 11/2008 ttg ITE. Dan pasal 207 KUHP  penghinaan penguasa negara.

Undang undang nomer 45 a ayat 2 uu ri nomer 19 / tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomer 11 tahun 2008 ite / junto pasal 28 ayat 2 UU RI  nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan UU no 11 2008 tentang ITE.

Menurut Oyik, penerapan pasal itu, tidak sama dengan yang disampaikan warganet di medsos. Warganet hanya melaporkan soal penghinaan pada penguasa. Bukan soal menyebarkan ujaran kebencian dan SARA.

“Ini berbeda dengan keberatan warganet. Kenapa polisi malah menambah pasal UU ITE. Ini yang membuat kami keberatan,” tandas Oyik. (Fajar AT)

Pemilik Akun Diduga Penghina Lambang Negara Minta Maaf
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.