Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

BERITABLITAR.COM –  Masa bhakti pimpinan dan anggota DPRD Kota Blitar periode 2014-2019 tinggal sekitar 3 bulan lagi atau tepatnya  berakhir ada 23 Agustus 2019. Untuk itu mejelang berakhirnya  masa bhakti ini, Pimpinan DPRD Kota Blitar segera menggelar rapat internal dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan konsultasi bersama Pemerintah Kota Blitar.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto mengatakan, rapat internal dan rakor ini untuk merumuskan timeline sekaligus menyusun/menjadwalkan agenda pembahasan hingga penetapan kebijakan DPRD bersama Pemkot Blitar.

“Priortas rapat ini untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP) BPK RI yang telah diserahkan kepada  DPRD dan Walikota pada tanggal 27 Mei 2019 kemarin. Selanjutnya LHP BPK tersebut dilakukan diperbaikan, kemudian dibahas bersama oleh DPRD dan eksekutif selama kurang lebih 1 bulan,” kata Totok Sugiarto, Rabu (29/5/2019).

Lebih lanjut Totok menyampaikan, pada tahap ini, DPRD tidak pada posisi melakukan pemeriksaan atas hasil laporan pemeriksaan BPK. Namun DPRD berkewajiban untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah terutama untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah sudah sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

“Sesuai pasal 320 UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa  Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI paling lambat  6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” papar Totok.

Totok menandaskan, sesuai ketentuan disebutkan bahwa Raperda Pertanggungjawaban APBD  dan Laporan Keuangan dimaksud, dibahas bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan DPRD.

“Persetujuan  bersama  ranperda  dilakukan  paling  lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, atas dasar persetujuan bersama kepala daerah menyiapkan ranperkada tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD,” tandasnya.

Totok menambahkan, dalam hal ini  Kedudukan DPRD  berada  pada posisi menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018  tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Dalam PP 12 tahun 2018  disebutkan  bahwa, Fungsi pengawasan DPRD, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap, pelaksanaan  Perda dan peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah,  dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK,” imbuhnya.

Totok menyebut, pasal 22 ayat (1) PP 12 Tahun 2018 disebutkan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

“Pengawasan  sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Totok menuturkan, DPRD Kota Blitar Periode 2014 -2019 pada sisa akhir masa bhaktinya selain berkewajiban menyelesaikan tugas dan wewenangnya menetapkan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 juga akan menyelesaikan pekerjaan rumahnya yaitu Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) TA 2019 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PPAS Perubahan 2019, Raperda Perubahan APBD TA 2019, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2020.

“Beberapa Ranperda yang sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Insyaalloh akan diselesaikan pada Bulan Agustus 2019 sebelum pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Anggota DPRD yang baru hasil Pileg 2019 yang lalu,” pungkas Totok Sugiarto.

Untuk diketahui kedudukan  DPRD berada  pada posisi menjalankan ketiga fungsinya sekaligus yaitu, Legislasi berkaitan dengan  pembentukan  Peraturan Daerah, Anggaran yaitu kewenangan dalam hal penganggaran daerah (APBD), dan Pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan APBD. Kedudukan DPRD tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149, pasal 150, dan pasa 152 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah. (Fajar AT)

Polisi Berikan Perlengkapan Kepada Penjaga Perlintasan Tanpa Palang Pintu
Pemkot Blitar Larang Mobil Dinas Untuk Mudik Lebaran
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.