Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo

BERITABLITAR.COM – Tiga kali berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut diterima mulai 2016, 2017, dan 2018. Namun demikian, masih ada sejumlah catatan dari BPK terhadap predikat WTP yang menjadi kebanggaan Pemkab Blitar ini.

Atas prestasi tersebut, berbagai pihak telah memberikan ucapan selamat kepada Pemkab Blitar. Bahkan Pemkab Blitar sendiri telah mempublikasikannya ke masyarakat melalui iklan di media cetak, elektronik maupun radio.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan, seharusnya Pemkab tidak terlalu membanggakan perolehan predikat WTP. Karena pada kenyataannya, masih ada sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti.

“Jujur sebagai warga Blitar saya ikut bangga dengan perolehan WTP. Tapi saya juga menyesalkan sikap Pemkab Blitar yang terlalu membanggakan atas perolehan WTP tersebut. Karena kita tahu dalam pemberian predikat itu ada catatan yang harus segera diselesaikan,” kata Wasis Kunto Atmojo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/05/2019).

Lebih lanjut Wasis menandaskan, catatan dari BPK tersebut, harus menjadi bahan evaluasi Pemkab Blitar. Satu diantara catatan yang harus segera diselesaikan adalah permasalahan aset, dimana sampai detik ini aset yang berada di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok belum jelas penyelesaiannya.

“Terkait aset menyangkut masyarakat banyak. Mereka sudah mendiaminya, sehingga butuh kepastian hukum tentang status tanah tersebut. Pemerintah pun juga harus mendapat kejelasan tanah itu milik siapa, kalau milik Pemkab kenyataannya sekarang tidak menguasai, kalau sudah tukar guling gantinya dimana. Jadi kalau tidak segera diselesaikan, saya khawatir ini akan menjadi bom waktu,” tandas Wasis.

Wasis menegaskan, aset di Jatilengger itu selalu menjadi catatan setiap kali mendapat predikat WTP. Bahkan yang ketiga kalinya ini juga masih menjadi catatan.

“Kita harus obyektif dan transparan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Daerah masih ada kekurangan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra ini menyebut, dewan mempunyai peran yang sangat dominan terkait tukar guling aset. Karena sesuai Permendagri, tukar guling aset harus melalui persetujuan DPR.

“Sampai saat ini belum ada follow up dari eksekutif, sehingga dewan tidak bisa melakukan tindakan apapun. Kecuali kalau eksekutif mengajukan surat kepada dewan untuk minta penyelesaian masalah aset Jatilengger. Nantinya kita bisa membentuk pansus lagi ataupun kelompok kerja, sehingga jelas,” ujarnya.

Sebelumnya Bupati Blitar, Drs H Rijanto mengatakan, dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini, menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Blitar dianggap memenuhi kewajaran informasi yang didasarkan pada empat kriteria. Diantaranya kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Kita akui ada beberapa catatan dari BPK untuk segera dievaluasi. Satu diantaranya mengenai aset. Makanya kita terus mendata aset kita,” kata Bupati Blitar. (Fajar AT)

Selama Operasi Pekat Semeru 2019 Polres Blitar Kota, Premanisme Posisi Teratas
Photographer Di Blitar Minta Imbalan Hubungan Intim Dengan Modelnya
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.