Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti

BERITABLITAR.COM – Meskipun Presiden Joko Widodo sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2019 terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun untuk tahun ini ada aturan yang berbeda, sehingga membuat para ASN tidak bisa menerima THR sesuai waktu yang ditentukan.

Jika mengikuti petunjuk dalam PP 36 tahun 2019 yang sudah terbit tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  memastikan belum bisa mencairkan THR sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Pasalnya, di pasal 10 disebutkan bahwa petunjuk teknis pemberian TPP maupun THR harus diatur dalam Peratutan Daerah (Perda).

“Kalau kita ikut aturan tersebut, tentu kita tidak bisa memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan. Karena kita tahu sendiri, pembuatan Perda membutuhkan mekanisme yang panjang,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, Senin (13/05/2019).

Lebih lanjut Khusna Lindarti menyampaikan, namun demikian dalam hal ini Pemerintah Pusat juga sedang mengevaluasi kaitannya dengan PP tersebut. Khusna berharap segera turun perubahan PP tersebut maupun ada petunjuk teknis lainnya yang bisa segera mencairkan dana THR.

“Yang jelas THR tetap akan kita cairkan, tapi waktunya kita nunggu sesuai petunjuk selanjutnya. Kalau aturan tidak berubah, THR kemungkinan bisa cair setelah hari raya,” ujarnya.

Khusna menyebut, aturan ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu teknis pemberian THR cukup diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kalau kita sudah siapkan anggaran THR di APBD 2019 sekitar Rp 40 miliar,” pungkas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar. (Fajar AT)

Belasan SMP Negeri Jalur Zonasi di Blitar Tak Penuhi Pagu
Petugas Gabungan Temukan 12 Produk Makanan Tidak Layak Konsumsi
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.