Sosialisasi dan pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di di gedung serbaguna Pemkab Blitar.

BERITABLITAR.COM – Setelah menerima petikan surat keputusan Bupati Blitar, sebanyak 440 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar mengikuti sosialisasi dan pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Mereka menerima sosialisasi dan pembekalan di gedung serbaguna Pemkab Blitar, Kamis (04/04/2019).

Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Totok Subihandono melalui Asisten Administrasi Umum Setda Pemerintah Kabupaten Blitar, Mahadin dalam sabutannya mengatakan, proses untuk menjadi CPNS tidak mudah, karena harus mengikuti ujian Seleksi Kopentensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kopetensi Bidang (SKB) dengan sistem CAT.

Lebih lanjut Mahidin menyampaikan, melalui sosialisasi dan pemkalan ini pihaknya memberikan beberapa pesan kepada seluruh ASN. Pesan tersebut diantaranya harus bekerja berdasarkan prinsip dasar Undang-undang ASN, sehingga akan menjadi tantangan baru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam bekerja. 

“Selain berdasarkan undang-undang, CPNS harus mampu menunjukkan komitmen dan tanggungjawab moral, prestasi kerja dan kedisiplinan yang lebih baik, jangan sampai setelah menjadi CPNS kinerja mengendur, jadi imbangilah penghargaan pemerintah dengan pengabdian yang tulus dan profesionalisme,” kata Mahadin.

Mahadin menambahkan, sesuai diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS wajib membuat sasaran kerja pegawai. Sehingga apabila dalam penilaian kinerja dibawah target yang ditentukan, maka dapat dikenai hukuman disiplin seperti yang diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

“Mulai saat ini tentunya juga harus mempersiapkan diri karena tidak terlalu lama lagi akan mengikuti latihan prajabatan yang diselenggarakan oleh adan diklat Provinsi Jawa Timur. Sebab kalau tidak lulus prajabatan, maka tidak bisa diangkat sebagai PNS. Selain itu, juga harus membulatkan tekad serta mengabdi kepada negara dan masyarakat melalui jabatan PNS ini,” tandasnya.

Mahadin menandaskan, ASN wajib netral tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Menjadi ASN juga dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

“Tentunya sebagai ASN, juga dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan wajib menjujung tinggi kehormatan negara, pemerintahan dan martabat ASN sendiri,” pungkasnya. (Fajar AT/hms)

Pastikan Pembangunan Pasar Kanigoro Berjalan Lancar, Bupati Blitar Tinjau Lokasi
Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 2018, Dewan Segera Bentuk Pansus
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.