Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto

BERITABLITAR.COM – Kota Blitar mengalami kekosongan pimpinan Setelah Wali Kota Blitar non aktif Samanhudi Anwar divonis Pengadilan Tipikor Surabaya dalam perkara menerima suap, Untuk itu DPRD Kota Blitar konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

DPRD Kota Blitar ingin meminta masukan Kemendagri terkait rencana pemberhentian dan pengangkatan Wali Kota Blitar. Termasuk persiapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pemilihan dan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota.

“Kami konsultasi ke Kemendagri. Terkait pembentukan Pansus. Meski kami belum tau Wali Kota non aktif mengajukan banding atau tidak kan Pansus harus tetap dibentuk,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto, Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut Totok menyampaikan, dalam konsultasi tersebut, DPRD juga ingin memastikan apakah setelah vonis keluar, Mendagri akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian permanen untuk Samanhudi. Meski sebelumnya Biro Hukum Pemprov Jatim sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar.

“Intinya kami ingin minta masukan Kemendagri untuk persiapan membuat Pansus. Sampai sekarang pak Samanhudi juga masih pikir-pikir apakah mengajukan banding atau menerima vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadikan Tipikor Surabaya. Tetapi apakah nanti Samanhudi banding atau tidak, Pansus tetap harus dibentuk,” tandas Totok Sugiarto.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, belum punya rencana apapun untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan Kota Blitar di sisa masa jabatan Samanhudi-Santoso. Hal ini karena, kuasa hukum Samanhudi masih menyatakan pikir-pikir dengan vonis yang dijatuhkan. Untuk itu pihaknya masih akan menunggu sepekan usai vonis untuk menentukan langkah yang akan diambil Pemkot Blitar.

“Kami masih menunggu sepekan setelah vonis dijatuhkan, baru langkah selanjutnya akan kami sampaikan. Mekanisme ada di dewan. Masih harus sidang paripurna, kemudian diusulkan Gubernur. Pemerintah daerah hanya sebatas memberikan pengantar saja. Belum ada nama sama sekali,” jelas Santoso.

Sejak ditahan KPK, tugas-tugas M. Samanhudi Anwar sebagai Wali Kota Blitar digantikan Wawali Kota Blitar Santoso, sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Namun, Santoso tidak mempunyai kewenangan stategis untuk menentukan kebijakan publik. Apalagi saat ini Pemkot Blitar memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan. (Fajar AT)

Demam Berdarah Merebak, Polres Blitar Foging Pondok Pesantren
DPRD Kota Blitar Gelar Paripurna Usulkan PAW
ads by Google

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.